Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, RUTENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemkab Manggarai meraih predikat WTP selama delapan kali secara berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang, Selasa (26/5/2026).

Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, yang hadir mewakili kepala daerah se-Provinsi NTT, menyatakan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Proses audit memberikan manfaat strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan, menilai akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Herybertus melalui keterangan tertulis kepada TRIBUNFLORES.COM, Selasa (26/5/2026) sore.

Baca juga: Cerita Warga 2 Kampung di Manggarai NTT, Tiang Listrik Ada, Rumah Warga Gelap Sinyal Tidak Ada

Menurut Herybertus, predikat WTP merupakan tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas keuangan di tengah keterbatasan fiskal. Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK melalui rencana aksi yang terukur dan tepat waktu.

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks. Meski begitu, keterbatasan anggaran tidak boleh mengorbankan aspek transparansi dan efektivitas pengawasan yang menjadi fondasi tata kelola keuangan yang baik.

"Predikat WTP bukan tujuan akhir. Kami berkomitmen agar tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ini dapat berdampak langsung pada program-program prioritas demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Dalam penyerahan LHP tersebut, Bupati Herybertus didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Agnes Menot, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Robertus Cassidy Bosko, serta Inspektur Daerah Fransiska N. Ngarung.