TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Indonesia menyimpan potensi energi panas bumi terbesar di dunia, namun sebagian besar “emas hijau” tersebut hingga kini belum tergarap optimal.
Dari total potensi sekitar 24.000 megawatt (MW), baru sekitar 2.740 MW atau sekitar 12 persen yang dimanfaatkan menjadi listrik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Riza Pasikki, mengatakan masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan menunjukkan peluang pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih sangat terbuka.
Baca juga: Generasi Muda Didorong Jadi Garda Terdepan Pengembangan Geothermal Indonesia
“Masih ada 88 persen yang belum dimanfaatkan. Masih sangat besar opportunity-nya,” ujar Riza dalam keterangan dikutip, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan yang paling stabil dan berkelanjutan.
Sistem pengelolaannya bersifat siklikal, di mana fluida yang diproduksi dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik akan diinjeksikan kembali ke reservoir untuk dipanaskan ulang secara alami.
Selain berkelanjutan, emisi karbon pembangkit panas bumi juga sangat rendah, hanya sekitar 0,1 persen dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas yang sama.
Indonesia sendiri telah memanfaatkan energi panas bumi sejak 1983 melalui pembangkit pertama di Kamojang, Garut. Hingga kini, wilayah dengan potensi terbesar masih berada di sepanjang jalur Bukit Barisan di Sumatera.
Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5.200 MW dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Angka tersebut hampir dua kali lipat dari total kapasitas panas bumi yang telah dibangun Indonesia sejak merdeka.
Baca juga: Potensi Panas Bumi Indonesia Besar, Eksplorasi Geothermal di Halmahera Ungkap Daya Listrik 55–60 MW
Target itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar komitmen Paris Agreement dan mencapai net zero emission pada 2060.
“Antara 2025 sampai 2034 ditargetkan penambahan 5.200 MW. Secara target, pemerintah punya ambisi yang besar,” kata Chief Operating Officer Sarulla Operation Limited ini.
Namun demikian, pengembangan panas bumi masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi keekonomian proyek.
Industri panas bumi dikenal padat modal, membutuhkan teknologi tinggi, dan memiliki risiko eksplorasi yang besar.
Di sisi lain, harga jual listrik panas bumi kepada PLN masih diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Kondisi itu membuat tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) proyek panas bumi dinilai belum menarik bagi investor.
“Proyek IRR-nya sangat tidak atraktif, di bawah 5 persen. Jadi kita butuh insentif dari pemerintah,” tegasnya.
API pun mendorong pemerintah memberikan berbagai dukungan, mulai dari insentif fiskal, revisi tarif listrik panas bumi, hingga kepastian regulasi yang konsisten agar investasi sektor ini lebih kompetitif.
Riza menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan energi panas bumi nasional.
Baca juga: Bahlil Sebut Perusahaan Geothermal yang Melantai di Bursa, Harga Sahamnya Naik Berkali Lipat
Riza juga menepis sejumlah kekhawatiran masyarakat terkait proyek panas bumi, khususnya soal dampaknya terhadap cadangan air tanah dan kerusakan lingkungan.
Ia menjelaskan reservoir panas bumi berada di kedalaman sekitar 2.000 hingga 3.000 meter di bawah permukaan tanah, jauh lebih dalam dibanding sumur air masyarakat yang umumnya hanya sekitar 100 meter.
Karena itu, aktivitas panas bumi dinilai tidak mengganggu cadangan air tanah masyarakat.
Terkait penggunaan lahan, ia menilai masih banyak kesalahpahaman mengenai luas area konsesi panas bumi. Meski wilayah kerja panas bumi di atas kertas dapat mencapai puluhan ribu hektare, area permukaan yang benar-benar digunakan relatif kecil.
“Lahan yang benar-benar dibuka biasanya tidak lebih dari 300 hektare,” ujarnya.
Meski begitu, Riza mengakui industri panas bumi juga pernah menghadapi insiden serius, seperti paparan gas hidrogen sulfida (H2S) di Sorik Marapi pada 2021 yang menewaskan lima warga.
“Itu adalah kelemahan yang harus kita akui dan perbaiki. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi fatality akibat paparan H2S,” katanya.
