SURYA.CO.ID - Sosok Cathlyn Yvaine Lesmana yang dicoret sebagai calon Paskibraka tingkat nasional dari Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi sorotan.
Hal ini setelah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Makassar memprotes pencoretan tersebut.
Pasalnya, nama Cathlyn sebelumnya masuk tiga besar peserta putri yang diusulkan mengikuti seleksi calon Paskibraka tingkat nasional, namun pada hasil akhir, tidak masuk daftar dan digantikan siswi asal Kabupaten Jeneponto.
Selain itu, prestasi Cathlyn yang sangat bagus membuat mereka menanyakan proses seleksi yang dilakukan Bakesbang Sulsel.
Siapa sebenarnya Cathlyn Yviane Lesmana?
Baca juga: Bantah Pencoretan Cathlyn Yvaine dari Calon Paskibraka Nasional Curang, Ini Sosok Bustanul Arifin
Cathlyn Yvaine Lesmana tercatat sebagai siswa SMAS Cerdas Bangsa Makassar.
Dia memiliki prestasi yang tak main-main di tingkat nasional maupun internasional.
Pada tahun 2024 lalu, ia mendapatkan medali emas dalam ajang International Science and Invention Fair (ISIF) dan medali perak pada tahun 2025.
ISIF sendiri merupakan kompetisi karya ilmiah dan penemuan tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association (IYSA) bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan.
Tak sampai di situ, siswi dengan tinggi badan 170 sentimeter ini juga meraih medali perunggu dalam ajang Senior High School Olympiad 2025 serta Mandarin Proficiency Championship Indonesia 2026 Level 3.
Cathlyn, yang mempunyai bakat catwalk serta mahir dalam bahasa Mandarin dan Inggris, pernah mendapatkan medali emas pada Pekan Olimpiade Sains Nusantara 2024 (POSN).
Melalui akun Instagram @cathlynlesmana, Cathlyn membagikan kegiatannya dalam modeling.
Ketua Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar Yusuf A. Bachtiar Mappiare mengungkit sejumlah kejanggalan saat proses seleksi.
Menurutnya, seleksi Paskibraka tingkat nasional di Sulsel tidak berlangsung secara terbuka.
"Sistem seleksinya sendiri tidak transparan dan kabupaten/kota lainnya pasti sepakat," ujar Yusuf, dikutip dari TribunMakassar, Selasa (26/5/2026).
Ia mencontohkan pelaksanaan seleksi pada hari terakhir yang disebut berlangsung tertutup bagi pendamping.
"Di seleksi hari terakhir tahun 2026, tanggal 21 kemarin para pendamping disuruh keluar dari ruang seleksi padahal ada ID card resmi tanpa alasan yang jelas. Padahal sesuai aturan dilaksanakan secara transparan," tandas Yusuf.
Terkait hal itu, ia menegaskan bahwa aturan mengharuskan seluruh proses penilaian dapat diketahui secara terbuka, termasuk oleh dua orang pendamping yang telah ditetapkan secara resmi.
Selain itu, ia menaruh perhatian pada hasil seleksi kepribadian yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap peringkat akhir peserta.
Penilaian tersebut disebut menyumbang bobot 40 persen dalam proses pemeringkatan.
"Baru seleksi kepribadian itu nilainya keluar 2 hari setelah seleksi, jadi bisa orang berspekulasi baru diatur nilainya," imbuh Yusuf.
Kritik lain diarahkan pada pelaksanaan pantukhir atau penentuan akhir.
Yusuf menilai tahapan tersebut tidak semestinya lagi menjadi faktor penentu setelah seluruh nilai tes telah diakumulasikan.
"Pantukhir yang di tingkat provinsi tidak sesuai aturan. Karena harusnya penentuan itu tidak ada lagi pantukhir yang dicek lagi postur dan sebagainya. Harusnya sudah data dan nilai," ujarnya.
Ia juga menyesalkan adanya anggapan bahwa Kota Makassar terlalu sering mengirim wakil ke tingkat nasional.
Menurutnya, tidak ada regulasi yang membatasi daerah tertentu untuk berulang kali meloloskan peserta.
"Ada panitia dan pihak sana bilang jangan Makassar terus padahal tidak ada aturan mengatur tersebut," kata Yusuf.
"Terpentingkan kualitas dilihat bukan asal daerah. kalau memang asal daerah dilihat, kenapa di seleksi. Mendingan digilir saja," tambahnya.
Ia mencontohkan daerah lain yang mengirimkan beberapa perwakilannya ke tingkat nasional.
"Kita berkaca di Sulbar, di Polman itu 4 perwakilan ke pusat. Di Sulteng juga Palu itu 3 perwakilan ke pusat. Saya sudah tanya Kembali ke pusat, jawabannya tidak karena dinilai kualitas," ucap Yusuf.
Karena itu, Yusuf berharap penyelenggaraan seleksi ke depan dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari peserta maupun daerah pengirim.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulsel Bustanul Arifin menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia membantah tudingan adanya peserta titipan ataupun perlakuan diskriminatif dalam proses penentuan wakil Sulsel.
"Dari awal kami pastikan pelaksanaan seleksi utusan kabupaten/kota ke provinsi berjalan objektif dan transparan," Kata Bustanul pada Senin (25/5/2026).
"Tidak ada titipan, apalagi diskriminasi rasial," tambahnya.
Bustanul menjelaskan bahwa penentuan peserta yang dikirim ke tingkat nasional tidak hanya mengacu pada hasil Tes Wawasan Kebangsaan (PWK) dan Tes Intelegensi Umum (TIU).
Aspek lain yang turut menjadi bahan penilaian meliputi kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, hingga kepribadian peserta.
Ia menambahkan, proses penilaian dilakukan langsung oleh tim seleksi pusat yang berasal dari berbagai unsur, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, serta Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
Terkait isu etnis yang ikut mencuat dalam polemik tersebut, Bustanul meminta agar persoalan seleksi tidak dikaitkan dengan latar belakang suku atau ras peserta.
"Yang agak lucu kenapa yang dipersoalkan adalah utusan kota Makassar yang kebetulan etnis Tionghoa. Padahal Kota Makassar mengirim tiga utusan putri, dan dari hasil seleksi utusan putri dari Makassar, utusan yang lain lebih tinggi (nilainya) dari utusan dimaksud (Cathlyn), harusnya yang lebih tinggi nilainya itu yang diperjuangkan" katanya.
"Tidak ada menganulir sepihak atau penggantian, logikanya kalau ada anggapan menganulir pengumuman atau ada penggantian, harusnya ada pengumuman awal dan diganti dengan pengumuman baru, tunjukkan ke saya mana pengumuman yang dianulir atau diganti tersebut" lanjutnya.
Bustanul Arifin juga menegaskan kemampuan berbahasa daerah tidak menjadi faktor yang menggugurkan peserta dalam seleksi tingkat nasional.
Menurut Bustanul, pertanyaan mengenai bahasa daerah memang menjadi bagian dari tes kepribadian untuk melihat pemahaman peserta terhadap kearifan lokal daerah.
"Jadi tes kepribadian salah satunya adalah melihat kearifan lokal yang bersangkutan namanya juga mewakili daerah, masa salah ketika kita bertanya tahu bahasa daerah tidak," ujar Bustanul dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/5/2026).
"Tetapi, bahasa daerah tau atau tidaknya itu tidak menjadi indikator menggugurkan," tambahnya.
Bustanul juga membantah narasi yang menyebut Cathlyn sempat ditetapkan lolos lalu diganti peserta lain.
Ia juga mengungkap posisi peserta asal Kota Makassar dalam hasil pemeringkatan seleksi tingkat provinsi.
"Perlu kami sampaikan bahwa kata diganti itu adalah sudah ditetapkan terus diganti, logikanya begitu, berarti ada pengumuman dulu, lolos ini bersangkutan terus diganti orang baru. Tapi ada tidak pengumuman yang dimaksud," jelas Bustanul.
"Kalau pun Makassar mau ngotot menganggap harusnya kan yang diprioritaskan itu Putri bukan Cathlyn karena lebih tinggi nilainya. Tetapi yang digoreng karena Tionghoanya," imbuhnya.
Terkait tudingan bahwa proses seleksi berlangsung tertutup, Bustanul menjelaskan bahwa penentuan tiga besar memang dilakukan dalam rapat yang hanya diikuti panitia dan peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
"Dan, memang pada saat itu memang dikeluarkan semua pendamping dari kabupaten dan hanya seluruh peserta seleksi."
"Kalau kami mau kucing-kucingan tidak perlu ada peserta seleksi di dalam, langsung kami tetapkan, tetapi pada saat itu kita memang lakukan pendalaman betulkah ini nilainya kita cek lagi satu kali , tapi itu disaksikan semua siswa," tuturnya.
Bustanul menegaskan siap menerima konsekuensi apabila ada pihak yang mampu membuktikan adanya kecurangan dalam proses seleksi tersebut.
"Kalau ada bisa buktikan Cathlyn masuk tiga besar, saya siap apapun risikonya. Logikanya masa kita kasih gugur orang karena bahasa daerah, masuk akal tidak, kita mau kasih gugur orang karena dia Tionghoa, itu tidak," pungkasnya.
