TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah, menyoroti pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak sekadar menjadi seremonial pergantian jabatan.

Ketua Umum BADKO HMI Kalteng, Restu Ronggo Wicaksono menilai, penyegaran birokrasi harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Terpenting hari ini adalah memastikan seluruh energi birokrasi diarahkan untuk kerja nyata, pelayanan publik yang maksimal, serta program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat Kalimantan Tengah,” ujarnya kepada Tribunkalteng.com, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu belajar dari sejumlah polemik dan kegaduhan yang sempat muncul agar tidak kembali mengganggu fokus pembangunan daerah.

“Jangan sampai muncul lagi blunder yang menimbulkan kegaduhan dan mengalihkan fokus dari agenda besar pembangunan daerah,” katanya.

Restu menilai masyarakat saat ini berharap pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran disertai komunikasi publik yang baik.

“Masyarakat tentu berharap pemerintah hadir dengan komunikasi yang bijak, kebijakan yang tepat sasaran, dan orientasi yang jelas pada kemajuan serta kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Selain itu, BADKO HMI Kalteng juga memberikan sejumlah catatan terhadap pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemprov Kalteng.

Pertama, kepala dinas diminta hadir sebagai pemimpin kerja, bukan sekadar pejabat administratif.

Kedua, setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya pencapaian seremonial.

Baca juga: Sosok Betri Susilawati, Satu-satunya Perempuan yang Dilantik Gubernur Kalteng di Reshuffle Jilid II

Baca juga: Breaking News: Gubernur Kalteng Agustiar Reshuffle Jilid II Sore Ini, Siapa Saja yang Tergeser

Ketiga, komunikasi publik dinilai perlu dijaga secara bijak agar tidak kembali memunculkan kegaduhan yang berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keempat, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) diminta berjalan secara terukur, transparan, dan terbuka untuk dievaluasi demi mendorong kemajuan Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dalam reshuffle jilid II pemerintahan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran.