Oleh: Tarmizi *)
IDUL Adha adalah hari pengorbanan, hari di mana kita diajarkan mengorbankan apa yang kita cintai demi Allah.
Di Aceh, sejak kecil kami ditanamkan satu kebenaran: Kurban itu murni milik pribadi, dari harta sendiri, niat sendiri, pengorbanan sendiri, dan pahalanya pun milik yang berkurban.
Ini bukan sekadar adat, tapi aturan agama yang jelas.
Tapi tahun ini, kita disuguhi pemandangan ganjil: negara mengeluarkan Rp 100 miliar uang rakyat untuk membeli 1.098 ekor sapi, bahkan ada yang seberat 1,3 ton senilai Rp 91 juta, atas nama “kurban presiden".
Di permukaan tampak mulia, tapi kalau ditelusuri syariat dan hati nurani, ada sesuatu yang sangat salah dan menyakitkan di sini.
Dalam Islam, syarat sah kurban sangat ketat dan jelas. Hewan kurban wajib berasal dari harta yang dimiliki sepenuhnya, sah, halal, dan menjadi milik pribadi yang berkurban.
Tidak sah berkurban pakai harta orang lain, apalagi harta milik umum, kecuali pemiliknya memberi izin secara jelas dan ikhlas.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 37 yang menjadi kunci makna kurban:
"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu..."
Ayat ini menegaskan: yang dinilai Allah bukan hewan mahal, bukan jumlah banyak, bukan kemegahan acara, melainkan pengorbanan dan ketulusan hati.
Kalau hartanya bukan milik kita, di mana letak pengorbanannya? Di mana pengurangan harta yang kita cintai demi Allah? Tak ada! Maka pahala ibadahnya pun hilang, tinggal saja daging yang dibagikan--itu baru disebut sedekah biasa, bukan kurban.
Baca juga: Ngopi Sambil Nonton Bola: Tren Baru yang Mengubah Wajah Malam Kota
Baca juga: Qurban Sosial: Mampukah Aceh Melepaskan Hambatan Kemajuan
Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ tegas menuliskan: "Tidak sah kurban orang yang menyembelih dari harta orang lain tanpa izin, dan tidak sah pula kurban dari harta wakaf atau harta umum."
Ibnu Qudamah menambahkan: "Syarat utama kurban adalah kepemilikan penuh, karena kurban adalah ibadah yang membutuhkan pengorbanan harta pribadi."
Rasulullah SAW pun memberi teladan mutlak. Beliau selalu berkurban dengan harta pribadi, tidak pernah sekali pun menggunakan dana Baitul Mal--yang sekarang setara APBN-- untuk keperluan ibadah pribadi atau atas nama negara.
Dari riwayat Abu Daud, ketika ada pemimpin yang ingin berkurban pakai kas negara, Nabi mengingatkan: "Harta negara adalah amanah untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk ibadah pemimpin."
Beliau memisahkan tegas: Harta pribadi untuk dekat pada Allah, harta negara untuk melayani rakyat.
Lalu pertanyaannya: siapa yang berkurban di sini? Presiden? Negara? Atau kita semua rakyat yang membayar pajak?
Kalau kita yang bayar, kenapa cuma satu nama yang dipajang sebagai yang beribadah?
Ini sama saja kita diminta beli kado, tapi yang memberi dan dipuji hanya pemimpin. Di Aceh, kami sebut ini: pencurian pahala berbalut agama.
Jangan pernah lupakan fakta ini: Setiap rupiah di APBN adalah keringat dan jerih payah seluruh rakyat Indonesia.
Uang tukang becak, pedagang kecil, petani, buruh, guru honorer, nelayan, sampai warga desa terpencil semuanya ikut menyumbang lewat pajak dan pungutan.
Uang itu dititipkan negara untuk apa? Untuk perbaiki jalan rusak, bangun sekolah yang bocor, lengkapi puskesmas yang tanpa obat, beri beras bagi yang lapar, dan selamatkan nyawa saat bencana datang. Bukan untuk dibelikan sapi mewah demi pencitraan kekuasaan.
Baca juga: Gerindra Tegaskan Bantuan 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN Sesuai Aturan, Sudah Ada Sejak Era SBY
Baca juga: MUI Tanggapi Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: Sah Secara Syariat dan Logis Secara Birokrasi Negara
Mari kita buka kembali luka yang belum kering di dada saudara-saudara kita di Sumatera. Akhir November lalu, banjir dahsyat dan longsor melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Data resmi mencatat: 1.204 orang meninggal dunia, 140 hilang, lebih dari 8.000 luka-luka, jutaan orang kehilangan rumah dan tempat hidup, kerugian mencapai Rp 68,6 triliun rupiah.
Hingga hari ini, masih ribuan keluarga berteduh di tenda darurat, masih banyak rumah belum dibangun kembali, ladang pertanian hilang tertimbun tanah, jembatan putus, dan akses terputus.
Banyak anak yatim, janda, dan orang tua yang masih menunggu janji bantuan yang tak kunjung sampai sepenuhnya.
Apakah pantas dan berhati nurani saat saudara kita masih tidur di alas darurat, saat mereka butuh beras, obat, selimut, dan atap rumah, negara malah menghamburkan Rp 100 miliar untuk beli sapi seberat satu ton lebih? Sapi yang harganya setara belasan rumah layak huni, ratusan ton beras, atau obat-obatan untuk satu kabupaten.
Kalau uang itu dialihkan untuk bangun kembali desa yang hilang, perbaiki sungai yang meluap, beri santunan korban, atau bangun tempat berlindung aman, itu adalah amal jariyah paling mulia, yang pahalanya jauh lebih besar daripada sekadar menyembelih hewan.
Itu baru pengorbanan sejati, itu baru ibadah yang dicintai Allah. Kenapa harus lewat kurban? Supaya terlihat saleh? Supaya dapat pujian umat?
Di sini letak ketidakadilan yang menyakitkan: Rakyat rela bayar pajak demi keselamatan bersama, tapi uangnya dipakai untuk mencetak pahala segelintir orang.
Di tanah Rencong ini, kami sangat tegas memegang prinsip: Negara tidak beragama, tapi negara wajib melindungi agama.
Artinya: Negara tugasnya menjamin setiap warga bisa beribadah dengan aman, bebas, dan tenang, bukan negara yang melaksanakan ibadah, apalagi pakai uang rakyat.
Baca juga: VIDEO - Detik-detik Sapi Kurban Ngamuk di Indramayu, Motor Warga Berjatuhan
Baca juga: Seniman asal Aceh Agus Nuramal akan Tampil di Pameran Internasional Pinacoteca de São Paulo, Brasil
Kalau Bapak Presiden atau pejabat mau berkurban, silakan saja, pakai gaji sendiri, pakai harta pribadi, mau beli sapi seberat 2 ton pun kami hormati sebagai ibadah yang sah dan baik.
Tapi kalau pakai APBN, secara syariat tidak sah sebagai kurban, paling tinggi nilanya sekadar sedekah kolektif rakyat, tapi namanya tetap dicatatkan atas kekuasaan.
Secara etika? Ini penyalahgunaan amanah, karena memakai harta titipan untuk kepentingan pribadi dan citra politik.
Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8:
"Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah..."
Keadilan itu artinya: pakailah uang rakyat untuk kepentingan rakyat, pakailah harta sendiri untuk mendekat pada Allah. Jangan terbalik.
Makna asli Idul Adha adalah meneladani Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putra kesayangannya karena cinta pada Allah. Intinya: melepaskan apa yang paling kita cintai demi perintah-Nya.
Tapi kalau yang dikorbankan itu bukan milik kita, kalau yang "dilepas" itu uang orang lain, di mana maknanya? Itu bukan kurban, itu sandiwara.
Rakyat kita masih berat hidup: harga beras naik, harga pupuk mahal, pengangguran banyak, fasilitas kurang. Tapi negara beli sapi seharga mobil mewah.
Pesannya apa? Bahwa pencitraan lebih mahal daripada nyawa dan nasib saudara kita di Sumatera?
Ingatlah firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105:
"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu...'"
Baca juga: Penembakan Brutal di Dalam Masjid Menjelang Shalat Idul Adha di Filipina, Dua Jamaah Tewas
Baca juga: Sering Pesan Makanan Siap Saji? Penelitian Ungkap Tubuh Bisa Menua Lebih Cepat
Pekerjaan yang dilihat dan dicatat Allah bukan seberapa besar sapinya, tapi seberapa adil, seberapa peduli, dan seberapa benar kamu menjaga amanah rakyat.
Ibadah yang sejati itu ikhlas, murni, dan tidak merugikan siapa pun. Kalau pakai uang rakyat untuk beribadah atas nama sendiri, itu bukan takwa. Itu sekadar: Negara Beribadah Pakai Milik Orang Lain. Dan sesungguhnya amalan seperti itu tidak akan diterima, apalagi diampuni.
Negara ada untuk melayani, bukan beribadah. Uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kemuliaan pejabat. Jangan jadikan pajak kami sebagai alat membeli pahala bagi mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
Karena pada akhirnya, yang kita pertanggungjawabkan bukanlah pujian manusia, melainkan pertanyaan berat di hadapan Allah: "Ke mana kamu bawa amanah yang Kami titipkan?".(*)
PENULIS adalah mantan aktivis 1998 dan Anggota Dewan Pembina The Aceh Institute.
