TRIBUNNEWSMAKER.COM - Iran saat ini berada dalam tekanan besar yang datang dari berbagai arah, baik politik, ekonomi, maupun keamanan.
Situasi di dalam negeri menggambarkan kondisi yang tidak stabil, di mana kehidupan masyarakat berjalan dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.
Meski tidak sedang berada dalam kondisi perang terbuka, bayang-bayang konflik masih terasa kuat di berbagai sektor kehidupan.
Ketegangan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar dunia membuat Iran terus berada dalam sorotan dan tekanan internasional.
Di sisi lain, tekanan ekonomi seperti inflasi tinggi, pelemahan mata uang, dan terbatasnya akses kebutuhan dasar semakin memperberat kondisi warga.
Keterbatasan informasi akibat gangguan akses internet dan kontrol ketat juga menambah rasa terisolasi di tengah masyarakat.
Akibatnya, banyak warga merasakan kehidupan yang serba menggantung, tanpa kepastian kapan keadaan akan benar-benar membaik.
Kondisi ini menciptakan situasi yang sering disebut sebagai “tidak perang dan tidak damai”, di mana konflik tidak benar-benar berakhir.
Dalam keadaan seperti ini, jeritan dan keresahan warga menjadi gambaran nyata dari sebuah negara yang masih berada di tengah ketegangan panjang.
Baca juga: Kewalahan Dihantam Drone Hizbullah, Israel Akhirnya Andalkan Jaring Pertahanan
Seperti diketahui, sasyarakat Iran menjadi pihak yang paling merasakan dampak perang di tengah negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Amerika Serikat (AS).
Meskipun pembicaraan melalui perantara terus diupayakan, kesepakatan damai dinilai belum akan terjadi dalam waktu dekat akibat tingginya rasa saling tidak percaya dan masih adanya kontak senjata di lapangan.
Pasar di Tehran tampaknya mulai merespons positif prospek kesepahaman dengan Washington.
Pekan ini, mata uang nasional Iran menguat lebih dari 5 persen, sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Pada Selasa (26/5/2026) pagi, nilai tukar rial Iran berada di posisi sekitar 1,73 juta per dollar AS, meski angka tersebut masih mendekati rekor terendah yang dicapai bulan lalu.
Sinyal positif juga terlihat di Bursa Efek Tehran. Indeks utama kembali melonjak ke atas level 4 juta poin pada Selasa pagi.
Di awal tahun, indeks ini sempat mencatat rekor tertinggi di angka 4,5 juta poin, sebelum akhirnya anjlok akibat protes massal nasional pada Januari yang menewaskan ribuan orang.
Di balik gairah pasar saham, perekonomian Iran secara keseluruhan masih berada di bawah tekanan hebat akibat salah kelola domestik serta peningkatan tekanan dari AS, termasuk blokade laut di pelabuhan-pelabuhan selatan Iran.
Blokade tersebut, ditambah putusnya hubungan dagang dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang selama ini menjadi sumber utama impor, memukul telak kondisi ekonomi.
Hubungan Teheran dan UEA memburuk drastis selama perang menyusul beberapa serangan rudal Iran ke wilayah UEA.
Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di pusat kota Tehran, seperti yang diungkapkan seorang pedagang toko ponsel dan produk digital.
"Pasokan barang tidak pasti setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di pasar," ujarnya kepada Al Jazeera.
"Kami melihat bagaimana harga membuat pelanggan berubah pikiran, tetapi ini bukan hanya soal harga; Anda mungkin tidak akan menemukan laptop dengan spesifikasi yang sama hari ini seperti yang Anda lihat seminggu lalu," lanjutnya.
Guna bertahan di tengah situasi sulit ini, pemerintah Iran mempersempit fokusnya untuk memastikan pengadaan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan.
Sejauh ini belum ada laporan mengenai kelangkaan kebutuhan pokok secara nasional, namun harganya terus melonjak tajam.
Inflasi yang merajalela membuat warga biasa semakin miskin.
Ditambah lagi, industri yang rusak akibat perang membutuhkan modal besar dan waktu lama untuk dibangun kembali, sementara pemutusan jaringan internet hampir total oleh otoritas setempat telah mematikan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Media pemerintah melaporkan bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memerintahkan persiapan untuk memulihkan internet global setelah pemadaman nasional terlama yang pernah terjadi di negara mana pun.
Namun, hingga Selasa, pembatasan tetap berlaku karena belum ada konfirmasi dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang memerintahkan pemblokiran tersebut.
Ketidakpastian ini memicu beragam reaksi dan kekhawatiran dari warga sipil di Tehran.
Dariush, pensiunan insinyur sipil di Tehran barat, mengaku sangat mengkhawatirkan dampak akumulatif dari situasi saat ini.
"Apa pun yang bisa mengakhiri kondisi 'tidak perang, tidak damai' ini, tanpa adanya masa depan yang jelas, akan sangat disambut saat ini. Jika ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat menghancurkan," tuturnya.
Sementara itu, guru seni dan pahat berusia 64 tahun yang enggan disebutkan identitasnya mengaku optimistir Iran dan AS akan mencapai kesepakatan.
Bahkan, dia yakin kesepakatan itu akan menempatkan Iran pada posisi yang lebih kuat dibanding sebelum perang.
Menurutnya, gangguan yang terus berlanjut di Selat Hormuz akan menekan Presiden AS Donald Trump untuk membuat kesepakatan dan mencairkan dana Iran yang dibekukan di luar negeri.
Sebalilnya, seorang mahasiswa berusia 23 tahun merasa nota kesepahaman tidak akan menyudahi tekanan terhadap rakyat Iran ataupun menjamin masa depan yang lebih aman.
"Kesepakatan sementara bisa memberikan poin positif bagi kedua belah pihak, tetapi saya pikir perang akan berlanjut setelah Piala Dunia," katanya.
Di tingkat elite, perdebatan mengenai untung-rugi kesepakatan dengan Washington terus memanas.
Kelompok garis keras mendesak agar konsesi yang diberikan seminimal mungkin.
Mereka berargumen posisi Tehran justru menguat setelah mampu bertahan dari serangan gencar selama hampir 40 hari serta blokade laut, sembari tetap mempertahankan gangguan di Selat Hormuz.
Mahmoud Nabavian, seorang akademisi garis keras, anggota parlemen, sekaligus anggota tim negosiasi Iran dalam putaran pertama perundingan di Pakistan pada bulan April lalu, merilis surat kepada Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Kepala Keamanan Mohammad Bagher Zolghadr.
"Membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas pencabutan blokade bertentangan dengan kepentingan bangsa Iran," tegas Nabavian dalam suratnya.
Dia menuntut seluruh sanksi dihapus dan Teheran tetap memegang kedaulatan atas jalur perairan strategis tersebut.
Sikap serupa diambil oleh media garis keras seperti surat kabar Keyhan, yang pemimpin redaksinya ditunjuk oleh mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Keyhan menyatakan negosiasi harus dihentikan karena AS menolak memberikan visa kepada Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York.
Sementara perdebatan politik memanas, situasi militer di lapangan tetap rawan.
Militer AS menyatakan telah menggempur situs peluncuran rudal dan kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau di perairan selatan Iran.
Media resmi Iran membenarkan bahwa militer mereka membalas tembakan tersebut dan melaporkan adanya beberapa korban jiwa.
Kendati demikian, gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak 8 April sejauh ini dilaporkan belum sampai runtuh total.
(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)
