TRIBUNGORONTALO.OCM -- Sorotan terhadap penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban Presiden RI kembali mencuat.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah membuka secara terang penggunaan dana APBN senilai Rp100 miliar yang dipakai dalam program bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai muncul kejanggalan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku tidak mengetahui alokasi anggaran tersebut.
Menurutnya, pengeluaran negara dalam jumlah besar seharusnya diketahui secara rinci oleh bendahara negara agar tidak memunculkan kecurigaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah.
"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu. Jangan sampai kasusnya seperti pembelian puluhan ribu motor tril listrik buat MBG," ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Kamis (28/5/2026).
Baca juga: Identitas Mayat yang Ditemukan di Anak Sungai Bone Bolango Gorontalo, Ternyata Sempat Hilang
PDIP menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi sinyal lemahnya sistem pengawasan penggunaan uang negara.
Guntur menyebut masyarakat berhak mempertanyakan proses pengeluaran dana publik yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ucapnya.
Selain menyinggung aspek tata kelola anggaran, PDIP juga mempertanyakan penggunaan APBN untuk ibadah kurban yang mengatasnamakan pribadi Presiden.
Guntur menegaskan APBN bukan milik individu, melainkan uang rakyat yang berasal dari seluruh warga Indonesia lintas agama. Karena itu, menurutnya, penggunaan dana negara untuk kurban pribadi bertentangan dengan prinsip fikih.
"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim. Maka secara fikih kurban dengan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apapun," tutur Guntur.
PDIP juga menanggapi penjelasan Istana yang menyebut pengadaan sapi kurban merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden.
Namun, menurut Guntur, fakta di lapangan memperlihatkan adanya atribut bertuliskan “RI 1” dan nama Prabowo pada sapi-sapi kurban tersebut.
Ia menilai hal itu dapat dimaknai sebagai pencitraan politik yang dibungkus dengan simbol keagamaan.
Baca juga: Breaking News: Warga Bone Bolango Gorontalo Temukan Mayat Membusuk di Anak Sungai
"Tapi di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial. Mencampur adukkan keduanya bukan hanya keliru secara teologis, ia juga memanipulasi makna ibadah untuk kepentingan citra," katanya.
Guntur juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan dana publik, terlebih dalam konteks kegiatan keagamaan.
Ia menyebut negara harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pemeluk agama dan menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
"Negara ini bukan milik satu umat, bukan milik satu agama. APBN bukan kas mesjid atau kas gereja. Kita harus hati-hati bila terkait dengan dana publik, dengan dana rakyat. Tidak bisa dipakai seenaknya apalagi demi kepentingan pribadi dan kepentingan pencitraan politik belakang," pungkasnya.
Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Gerindra, Sugiat Santoso.
Ia menilai penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden merupakan hal yang lazim dilakukan dalam konteks kenegaraan.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban premium untuk Idul Adha 2026 dengan harga sekitar Rp130 juta per ekor.
Program tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden.
"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Politikus Gerindra itu menjelaskan bantuan presiden kepada masyarakat tidak hanya diberikan saat momentum hari raya keagamaan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas umum.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melihat program bantuan sapi kurban sebagai sesuatu yang baru ataupun kontroversial.
"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," pungkas Sugiat. (*)
