TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER – Pemkab Jember mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini WTP ini untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran  2025.

Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut diserahkan langsung dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).

Bupati Jember Muhammad Fawait menerima langsung hasil LKPD tersebut. Bersama Gus Fawait, juga hadir Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Baca juga: Pemkab Jember Supervisi 209 Dapur SPPG se-Kabupaten Jember, Pemetaan Potensi Masalah

Gus Fawait secara khusus berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur beserta seluruh tim pemeriksa yang telah bekerja secara profesional selama proses audit.

"Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan," ujar Gus Fawait, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa dari banyak pihak di Pemkab Jember.

Karenanya, dia memuji jajaran legislatif dan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Jember.

Menurut dia, capaian ini tidak lepas dari fungsi pengawasan yang harmonis dari DPRD Kabupaten Jember serta kedisiplinan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bupati menegaskan bahwa predikat WTP yang diraih Jember tahun ini bukan sekadar mengejar piala atau penghargaan formalitas di atas meja.

Lebih dari itu, pencapaian ini adalah cerminan nyata dari sistem tata kelola keuangan yang bersih.

Meski menyambut baik prestasi ini, Gus Fawait mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.

Dia mengakui bahwa mempertahankan predikat WTP dan menjadikannya sebagai budaya kerja sehari-hari jauh lebih menantang daripada meraihnya pertama kali.

Pemkab Jember juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK secara tepat waktu.

(Sri Wahyunik/TribunJatimTimur.com)