TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan bahwa civil society harus kembali menjadi poros penjaga republik di tengah berbagai krisis yang dihadapi bangsa saat ini.
Sebab itu, ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual dari seluruh Indonesia akan berkumpul dalam forum bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026).
“Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik," kata Sudirman Said, kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Menurut Sudirman, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat sipil selalu menjadi kekuatan utama yang menggerakkan perubahan bangsa.
Baca juga: Sudirman Said: Negara Hukum Kini hanya Jadi Instrumen Kekuasaan
Civil society, kata dia, tidak hanya berperan sebagai agen pencerahan, tetapi juga menghadirkan keteladanan dan pengorbanan nyata bagi kemajuan republik.
Ia menjelaskan, tonggak perjalanan bangsa memiliki pola sejarah yang terus bergerak naik melalui momentum-momentum besar.
“Mari kita cermati. Sebermula adalah tonggak ‘Berbangsa’ (1908), diikuti ‘Bersatu’ (1928), lalu ‘Merdeka’ (1945), ‘Membangun’ (1966), hingga tiba saatnya ‘Berdemokrasi’ (1998). Setelah ‘Berdemokrasi’, sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?” ucapnya.
Konferensi Republik digelar sebagai ruang konsolidasi nasional masyarakat sipil untuk merumuskan kembali arah gerakan publik di tengah krisis demokrasi, ekonomi, sosial, hukum, hingga ekologi.
Forum sehari penuh tersebut akan dibuka oleh Wakil Rektor UGM Arie Sujito dan menghadirkan keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat.
Selanjutnya, konferensi akan membahas empat isu utama, yakni krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Selain sesi pleno, terdapat tujuh panel paralel yang akan mendalami berbagai isu strategis, mulai dari konsolidasi nasional civil society, demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, hingga model kewargaan aktif dan demokratisasi pengetahuan.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara, di antaranya Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Alissa Wahid, Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Chandra Hamzah, hingga Yanuar Nugroho.
Konferensi akan ditutup oleh Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof. Dr. Baiquni bersama Gita Wirjawan yang akan membahas pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas negara di Asia Tenggara.
Penyelenggara menegaskan, Konferensi Republik tidak berhenti sebagai forum diskusi seremonial. Forum ini ditargetkan menghasilkan rumusan bersama mengenai peran civil society sebagai pilar republik sekaligus langkah konkret pasca-konferensi untuk memperkuat posisi masyarakat sipil dalam menjaga arah demokrasi Indonesia.
