TRIBUNPEKANBARU.COM - Tim Pengawas Haji DPR RI mengungkap sejumlah kendala yang dialami jemaah haji Indonesia selama menjalani rangkaian ibadah di Mina, Arab Saudi.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah keterlambatan distribusi konsumsi, yang menyebabkan sebagian jemaah tidak menerima makanan selama sekitar sembilan jam.
Kondisi tersebut disebut berdampak pada kesehatan sejumlah jemaah, terutama kalangan lanjut usia (lansia), yang dilaporkan mengalami penurunan kondisi fisik.
"Ada beberapa jemaah yang sudah sembilan jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR," ujar Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina dalam keterangan resmi DPR RI, Sabtu (30/5/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengungkapkan bahwa persoalan tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Menurut dia, masalah distribusi logistik dan pelayanan kesehatan menjadi salah satu temuan paling serius dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Selain keterlambatan distribusi makanan, Selly juga menemukan berbagai persoalan terkait fasilitas dasar bagi jemaah.
"Saya menemukan beberapa temuan kaitan dengan fasilitas tenda, terutama dari fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan," ungkap Selly.
Baca juga: Teka-Teki Satu Keluarga Meninggal Saat Camping di Temanggung: Dugaan Keracunan Gas atau Makanan
Baca juga: Lagu ‘MBG Mas Bahlil Ganteng’ Bergema di depan Rumahnya, Jokowi: Kreativitasnya Patut Diapresiasi
Menurut Selly, persoalan sanitasi juga menjadi perhatian serius. Ketersediaan air bersih di toilet dinilai belum memadai.
Padahal kebutuhan air sangat penting bagi jemaah, terutama untuk keperluan wudhu selama menjalankan ibadah.
Sebagai bahan evaluasi ke depan, Selly meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih realistis bagi jemaah yang berisiko tinggi.
Salah satunya melalui penerapan skema tanazul, yakni jemaah tidak harus menginap di Mina dan dapat kembali ke hotel di Makkah.
"Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak di-tanazul-kan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak," ujar Selly.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI Marwan Dasopang menilai persoalan kepadatan dan keterbatasan fasilitas di Mina tidak bisa terus dibiarkan berulang setiap tahun.
Menurut dia, meski secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan baik, kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama yang membutuhkan solusi jangka panjang.
"Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia," kata Marwan.
Diketahui, puncak ibadah haji 1447 H atau 2026 di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) tahun ini telah selesai pada 30 Mei 2026.
Jemaah haji telah menyelesaikan rukun utama dan seluruh rangkaian puncaknya, termasuk wukuf di Arafah, mabit, dan melontar jumrah sejak 9 sampai 13 Dzulhijjah.
