SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memutuskan mengubah jadwal Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), dari sebelumnya setiap Rabu, menjadi setiap Jumat mulai Juni 2026.
Kebijakan tersebut tetap dipertahankan, karena dinilai efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mendukung efisiensi operasional pemerintahan.
Keputusan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, usai rapat pleno bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (30/5/2026).
“Kebijakan WFH akan kami lanjutkan. Tapi ada penyesuaian ya, yang semula Rabu diganti hari Jumat mulai Juni 2026,” kata Khofifah.
Sejak April 2026, ASN Pemprov Jatim telah menerapkan sistem kerja WFH sebagai bagian dari program efisiensi energi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi penggunaan BBM, listrik, air, hingga biaya komunikasi perkantoran.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan kebijakan WFH memberikan dampak positif, terutama dalam menekan konsumsi BBM tanpa mengurangi produktivitas aparatur.
Menurut Emil, kinerja ASN tetap terjaga meski sebagian pekerjaan dilakukan dari rumah dengan dukungan teknologi digital.
“Dampaknya positif dan alhamdulillah kinerja ASN relatif bisa kami jaga dari rekan-rekan yang melakukan WFH,” ujarnya.
Hasil Evaluasi WFH ASN Pemprov Jatim
Emil menjelaskan, penghematan terbesar berasal dari berkurangnya mobilitas harian pegawai menuju kantor. Dengan bekerja dari rumah, penggunaan kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas ikut menurun.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memperluas penggunaan video conference dan rapat daring untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas.
“Yang signifikan adalah penghematan BBM, karena tidak berpergiannya para pegawai karena mereka benar-benar bekerja dari rumah,” tegas Emil.
Pemprov Jatim menegaskan sejak awal, bahwa kebijakan WFH tidak boleh dimaknai sebagai hari libur tambahan bagi ASN.
Seluruh pegawai tetap diwajibkan menjalankan tugas, dan target kerja melalui sistem digital yang telah disiapkan masing-masing perangkat daerah.
Menurut Emil, keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Fokus Kebijakan WFH Pemprov Jatim
Dengan perubahan jadwal ke hari Jumat mulai Juni 2026, Pemprov Jatim berharap program WFH ASN dapat terus memberikan manfaat dalam mendukung efisiensi anggaran, penghematan energi dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
