TRIBUNBENGKULU.COM - Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia meningkatkan pembelajaran bahasa Prancis menuai sorotan dari DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menilai kebijakan tersebut akan sulit diterapkan apabila tidak didukung ketersediaan tenaga pengajar yang memadai.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan telah menginstruksikan peningkatan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia seiring meningkatnya kemitraan antara Indonesia dan Prancis.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée, Kamis (28/5/2026).
“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Ledia mengatakan persoalan utama bukan terletak pada bahasa apa yang akan diajarkan kepada siswa, melainkan kesiapan sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan tersebut secara merata di seluruh Indonesia.
"Ketika kemudian disarankan untuk belajar bahasa Prancis, sebetulnya boleh-boleh saja kalau sumber dayanya ada. Masalahnya adalah ada atau tidak sumber dayanya. Kita tidak mungkin mengajarkan bahasa Perancis tanpa guru yang bisa berbahasa Prancis," ujar Ledia kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Ledia, selama ini pembelajaran bahasa asing di luar mata pelajaran utama umumnya masuk dalam kategori muatan lokal yang penerapannya sangat bergantung pada kesiapan masing-masing sekolah.
Karena itu, kemampuan setiap sekolah dalam menyediakan tenaga pengajar bahasa asing tidak bisa disamaratakan.
Ia mencontohkan, sejumlah sekolah mungkin memiliki guru Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, atau Bahasa Korea. Namun belum tentu memiliki guru yang mampu mengajarkan Bahasa Prancis.
"Maka setiap sekolah punya kondisi yang berbeda-beda," katanya.
Ledia menilai penerapan kebijakan secara nasional tanpa memperhitungkan kondisi riil di lapangan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan.
"Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa semua sekolah harus belajar bahasa tertentu, karena memang SDM-nya terbatas," ucapnya.
Legislator dari PKS itu juga menyoroti kesenjangan kapasitas antara sekolah-sekolah unggulan di perkotaan dengan sekolah negeri maupun swasta yang berada di wilayah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
Menurutnya, tantangan akan semakin besar ketika kebijakan tersebut diterapkan di daerah-daerah terpencil yang selama ini masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik.
Ledia menegaskan sebelum mewajibkan pengajaran bahasa asing tertentu secara luas, pemerintah perlu memastikan kesiapan tenaga pengajar, kurikulum, hingga dukungan anggaran agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.
"Jadi memang PR besarnya adalah kita tidak memiliki cukup guru bahasa asing untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah-sekolah daerah tertinggal," kata dia.
Prabowo Paling Sering Berkunjung ke Prancis
Diketahui, Prabowo telah melakukan sejumlah kunjungan kerja ke Prancis sejak menjabat sebagai presiden. Pada kunjungan terbarunya, Prabowo bertemu Emmanuel Macron untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya menjelaskan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut undangan Presiden Macron yang sempat tertunda.
Dalam pertemuan di Paris, kedua pemimpin negara membahas kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga implementasi kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).
Prabowo berharap hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat, termasuk melalui penguatan kerja sama pendidikan yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam kunjungan tersebut.
