TRIBUNJAKARTA.COM - Lima saran disampaikan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal kepada Presiden Prabowo Subianto yang sering ke luar negeri.
Data yang dimiliki Dino, Presiden Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).
Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.
Ia menuturkan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar.
Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya.
"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.
Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto.
"Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.
Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya
sebagai sahabat lama Prabowo.
"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.
Dino lalu menyampaikan lima saran untuk Presien Prabowo Subianto.
Menurut Dino, kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam.
Kemudian selebihnya basa-basi, jamuan dan seremonial yang biasanya tidak perlu.
"Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," kata Dino.
Aksi penghematan melalui Zoom call, kata Dino, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.
Dino lalu mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden AS Donald Trump.
Tetapi, Sheinbaum, belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump padahal Amerika Serikat adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.
"Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," jelas Dino.
Ia bercerita kabarnya Presiden Finlandia Alexander Stubb sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo tapi tidak pernah direspon.
"Entah kenapa," katanya.
Kemudian, kata Dino, dalam KTT ASEAN di Cebu Filipina, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon.
Dino menyarankan pihak Istana menerapkan Formula 1 + 8.
"Dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya," kata Dino.
"Sembari menyampaikan pidato presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir," tutur Dino.
"Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08," sambung Dino.
Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.
"Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya," kata Dino.
Dino menyarankan Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H.
"Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat," kata Dino.
Dino menilai diperlukan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden Prabowo di luar negeri.
Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinpingyang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang pepergian ke luar negeri.
Menurut Dino, cara itu akan menghemat biaya.
Pasalnya, biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama.
"Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden," katanya.
Ia mencontohkan Mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa dan Retno Marsudi.
"Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," kata Dino.
Dino menuturkan saran itu disampaikan sebagai bentuk dari suara rakyat yang murni dari nurani mereka.
"Silahkan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini," kata Dino.
"Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," imbuh Dino.
Baca juga: Alibi Aneh Pencuri Motor di Menteng: Ngaku Dapat Bisikan untuk Temui Prabowo, Urine Positif Sabu
Baca juga: Pakai Golok Sorenan Betawi, Wali Kota Jaksel Sembelih Langsung Sapi Kurban Prabowo 1,1 Ton
Baca juga: Purbaya Ogah Urusi dan Lepas Tangan, Blak-blakan Tak Tahu Asal Usul Dana Kurban Sapi Prabowo
