Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Di kampung Aris, pertanyaan menjelang pemilu bukan lagi siapa calon terbaik.

Yang lebih dulu ditanyakan warga justru sederhana: “Ada gerakan enggak?”.

Siang itu debu semen masih menempel di sela kukunya ketika lelaki 28 tahun tersebut mengangkat gelas kopi di warung dekat bengkel di bawah Jalan layang Pegambiran, tepatnya di Jalur Pantura, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Udara terasa gerah. Suara kendaraan berat bersahutan dari arah jalan nasional.

Di sela menunggu panggilan kerja serabutan, lelaki tersebut berbicara tentang pemilu dengan nada datar, nyaris tanpa emosi.

Ia tidak terdengar marah. Tidak juga antusias.

“Kalau soal bagi-bagi uang mah udah biasa sekarang. Malah warga suka nanya, ‘Ini calon ada gerakan enggak?’” ujar Aris, sambil tertawa kecil, Jumat (29/5/2026).

Tangan kasarnya masih dipenuhi bekas semen. Sesekali ia menghisap rokok sebelum kembali berbicara.

Di kepalanya, politik tak lagi terdengar seperti gagasan tentang perubahan atau masa depan daerah.

Pemilu datang seperti musim pendek yang ramai sebentar, lalu hilang tanpa kabar.

Lelaki asal Tasikmalaya itu mengaku penghasilannya tidak menentu. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak sama sekali.

Dalam situasi seperti itu, uang Rp 50 ribu atau sembako menjelang pencoblosan menjadi sesuatu yang sulit ditolak.

“Bukan berarti saya suka politik uang, tapi ya realistis aja. Abis pemilu juga mereka jarang balik lagi ke warga,” ucapnya.

Kalimat itu terdengar sederhana. Namun dari gang-gang padat Kota Cirebon, cara pandang semacam itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang dianggap lumrah.

Politik uang tidak lagi selalu dipandang sebagai pelanggaran moral.

Ia berubah menjadi bentuk pragmatisme warga yang terlalu lama kecewa.

Di sekitar jalan layang Pegambiran, suasana kampung menjelang pemilu kala itu selalu berubah lebih ramai dibanding hari biasa.

Pos ronda hidup hingga larut malam. Wajah-wajah baru datang mendadak akrab dengan warga. 

Sebagian membawa sembako. Sebagian lain datang dengan amplop.

Dari kios kecil tempatnya berjualan es, Jerah (40) mengaku hafal pola yang terus berulang setiap musim pemilu.

“Menjelang pemilu itu kampung jadi ramai. Banyak orang baru datang, sok akrab sama warga,” kata Jerah, sambil melayani pembeli.

Suara kendaraan bercampur obrolan warga di sekitar kios.

Ketika pembicaraan mulai menyinggung soal pembagian uang, ia beberapa kali mengecilkan suara.

Menurut Jerah, yang berubah bukan hanya perilaku calon, tetapi juga cara berpikir warga.

Program kerja perlahan kalah penting dibanding bantuan yang bisa langsung dirasakan.

“Kadang malam-malam ada yang keliling. Ada yang kasih sembako, ada yang amplop,” ujarnya.

Fenomena itu, menurut dia, tidak lagi memunculkan rasa malu di lingkungan warga.

Sebaliknya, sebagian orang justru menganggapnya kesempatan yang wajar.

“Warga juga sekarang mikirnya praktis. Mereka bilang, ‘Kalau enggak sekarang, kapan lagi dapatnya?’," ucap Jerah.

Di warungnya, Jerah sering mendengar percakapan bernada sinis tentang politik.

Hampir semua calon dianggap sama. Janji dianggap sebatas formalitas lima tahunan.

“Menurut saya bahaya sih kalau terus dianggap biasa. Lama-lama orang milih bukan karena calon bagus, tapi karena bayaran,” kata dia.

Apa yang diceritakan Aris dan Jerah sebenarnya bukan fenomena kecil.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 35 persen responden mengaku menentukan pilihan karena uang pada Pemilu 2024.

Angka itu meningkat dibanding Pemilu 2019.

Di tingkat nasional, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mencatat 1.023 laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu hingga Februari 2024.

Sebanyak 248 di antaranya merupakan pelanggaran kode etik, menjadi kategori terbesar dibanding pelanggaran lainnya.

Namun di Kota Cirebon, situasinya menghadirkan paradoks. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 83,44 persen.

Angka itu menunjukkan warga masih datang ke TPS dalam jumlah besar.

Namun tingginya partisipasi tidak selalu identik dengan kualitas demokrasi.

Dalam banyak kasus, warga memang datang ke TPS, tetapi pilihan mereka sudah lebih dulu dipengaruhi oleh relasi transaksional yang terjadi jauh sebelum hari pencoblosan. 

Ketika suara memiliki harga, keadilan kompetisi antarcalon menjadi dipertanyakan.

Di sebuah gang sempit kawasan padat penduduk Kota Cirebon, Junerah (55) menusuk daging sate di teras rumahnya usai mendapatkan daging di momen Idul Adha.

Suara televisi terdengar pelan dari dalam rumah. 

Sesekali asap pembakaran sate mengepul ke jalan kecil di depan rumah.

Ia masih mengingat masa ketika pemilu dianggap sesuatu yang sakral.

“Dulu mah orang milih itu benar-benar karena percaya sama calon. Sekarang beda,” katanya pelan.

Junerah mengaku, memahami mengapa banyak warga menerima bantuan menjelang pemilu.

Harga kebutuhan pokok yang terus naik membuat banyak keluarga berpikir pendek demi bertahan hidup.

“Kalau ada yang datang bawa bantuan ya warga senang. Soalnya hidup sekarang susah," ujar dia.

Namun di balik pemakluman itu, ia menyimpan ketakutan lain yakni anak muda yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi bahkan sebelum mereka benar-benar terlibat di dalamnya.

Matanya mulai berkaca-kaca ketika membahas anaknya.

“Anak saya pernah bilang, ‘Ngapain milih kalau ujungnya bohong lagi.’ Itu yang bikin saya takut,” ujarnya lirih.

Beberapa ibu lain di lingkungan rumahnya, kata Junerah, mulai memiliki kecemasan serupa.

Mereka takut anak-anaknya tumbuh dengan keyakinan bahwa politik selalu identik dengan kebohongan, uang dan perebutan kepentingan.

Sebagian anak muda di kampung itu bahkan mulai menganggap golput lebih masuk akal dibanding ikut memilih lalu kecewa lagi.

Bagi Junerah, kerusakan demokrasi tidak selalu lahir dari konflik besar di televisi atau sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kerusakan itu tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan kecil yang terus dimaklumi.

Dari amplop yang diterima sambil tertawa.

Dari warga yang mulai percaya bahwa suara hanya bernilai jika ditukar uang.

Di sebuah kedai kopi lain, Sabrina (21), pemilih pemula, menggulir layar telepon genggamnya cepat-cepat. 

Ia menunjukkan percakapan media sosial yang dipenuhi hoaks, saling hina, hingga candaan soal amplop dari calon tertentu.

Menurut dia, generasi muda sebenarnya masih peduli terhadap politik. 

Namun mereka terlalu sering menyaksikan kontradiksi antara idealisme demokrasi dan kenyataan di lapangan.

“Yang bikin miris, praktik begitu kayak dianggap lucu atau normal,” kata Sabrina.

Sabrina menilai, persoalan terbesar bukan sekadar politik uang, melainkan hilangnya rasa malu dalam demokrasi.

Ia pernah melihat warga merasa bangga karena menerima amplop dari calon tertentu.

Di media sosial, praktik itu bahkan sering dijadikan bahan candaan.

“Kalau demokrasi terus transaksional, anak muda lama-lama makin malas ikut terlibat,” ujarnya.

Di lingkar pertemanannya, Sabrina mulai sering mendengar anak muda yang merasa golput lebih masuk akal dibanding ikut memilih lalu kecewa lagi.

Sebagian tumbuh dengan keyakinan bahwa politik selalu identik dengan kebohongan, uang dan saling serang di media sosial.

Demokrasi bagi mereka hadir bukan sebagai ruang harapan, melainkan sumber kecurigaan.

Menurut Sabrina, yang sedang hilang bukan hanya integritas pemilu, melainkan kepercayaan generasi muda terhadap masa depan politik itu sendiri.

Apa yang dikeluhkan Sabrina sebenarnya bukan sekadar keresahan anak muda.

Pengamat politik Kota Cirebon, Sutan Aji Nugraha melihat, gejala itu sebagai tanda rapuhnya fondasi demokrasi di tingkat akar.

Ia menilai, praktik politik uang tidak bisa dilepaskan dari rapuhnya pendidikan politik dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum mandiri.

“Selama ekonomi rakyat tak berdikari, selama itu pula penjajahan politik akan terjadi,” ujar Aji.

Menurut dia, demokrasi di tingkat akar rumput kini lebih sering dipandang sebagai perebutan keuntungan dibanding perjuangan gagasan.

Ia juga menilai partai politik gagal membangun pendidikan ideologis kepada masyarakat.

“Pendidikan politik gagal dikarenakan tidak ada partai mengajarkan ideologi partainya secara kurikulum dan silabus,” katanya.

Situasi itu membuat demokrasi perlahan kehilangan fondasi etiknya.

Masyarakat tidak lagi melihat pemilu sebagai ruang menentukan arah pembangunan, melainkan momentum memperoleh keuntungan sesaat.

Di bekas lokasi TPS 07 Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Anish (35), mantan petugas KPPS, masih mengingat ketegangan saat penghitungan suara.

Lokasi TPS kini kosong. Tiang bambu bekas peneduh masih tersisa di sudut halaman.

Meski suasana berlangsung tertib dan damai, tekanan moral sebagai penyelenggara tetap terasa berat.

Ia mengatakan, tantangan terbesar petugas pemilu tingkat bawah bukan sekadar memahami aturan, tetapi menjaga integritas di tengah lingkungan sendiri.

Di kampung, hubungan sosial sering kali jauh lebih rumit dibanding aturan tertulis.

Tetangga bisa menjadi tim sukses. Kerabat bisa berbeda pilihan politik.

Orang yang setiap hari bertemu di warung kopi atau ronda malam tiba-tiba terlibat dalam kontestasi yang memecah kedekatan sosial.

Dalam situasi seperti itu, menjaga jarak sering kali tidak mudah.

Petugas pemilu tetap harus menyapa warga, menghadiri hajatan atau sekadar duduk bersama di pos ronda.

Namun pada saat bersamaan, mereka juga dituntut menjaga posisi netral di tengah lingkungan yang saling mengenal terlalu dekat.

Sedikit saja terlihat akrab dengan salah satu pihak, persepsi keberpihakan bisa langsung muncul.

“Harus tegas antara hubungan kekerabatan dan kewajiban jabatan. Ramah sebagai tetangga, tapi tertutup dan tegas sebagai petugas,” ujar Anish.

Menurut dia, integritas penyelenggara pemilu di tingkat bawah justru paling sering diuji bukan di ruang kantor atau rapat resmi, melainkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sendiri. 

Ketika sosialisasi calon minim, warga cenderung lebih mengingat kandidat yang hadir membawa bantuan dibanding gagasan.

Dalam situasi itu, tekanan sosial tidak selalu hadir dalam bentuk intimidasi terbuka.

Kadang muncul lewat obrolan warga, sindiran halus atau kecurigaan yang tumbuh karena kedekatan sosial

“Bukan sulitnya aturan, tapi mahalnya harga yang harus dibayar untuk jujur,” katanya.

Kalimat itu menggambarkan dilema penyelenggara pemilu di tingkat bawah, di mana bekerja di tengah tekanan sosial, kedekatan emosional dengan warga, sekaligus tuntutan menjaga netralitas.

Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri mengatakan, hingga akhir Pilkada 2024 tidak terdapat laporan resmi politik uang di Kota Cirebon.

Namun ia mengakui, praktik tersebut tetap menjadi tantangan serius karena pola transaksinya semakin sulit dibuktikan.

“Kalau ada, politik uang itu berpotensi menggunakan transaksi digital,” kata Fajri.

Menurut Fajri, persoalan terbesar bukan hanya soal penindakan, tetapi menjaga integritas seluruh pihak, yaitu penyelenggara, peserta pemilu, hingga masyarakat sendiri.

“Kalau ada yang memberi tapi tidak ada yang mau menerima, itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Mardeko menyebut, politik uang sebagai jalan pintas yang merusak prinsip demokrasi.

Ia menilai, masyarakat mulai menganggap praktik tersebut biasa karena pendidikan pemilih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Masyarakat harus juga dijadikan subyek pemilu karena mereka merupakan pemberi mandat terhadap hasil proses demokrasi,” kata Mardeko.

Bagi penyelenggara pemilu, menjaga integritas bukan hanya soal mematuhi aturan administratif.

Hal yang dipertaruhkan jauh lebih besar, yakni kepercayaan publik.

Sebab ketika masyarakat mulai percaya bahwa suara dapat dibeli, demokrasi perlahan kehilangan maknanya sebagai ruang kesetaraan.

Krisis demokrasi tidak selalu hadir dalam bentuk kerusuhan besar atau sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Ia bisa tumbuh pelan-pelan dari hal-hal kecil yang dianggap biasa.

Dari uang receh yang diterima sambil tertawa.

Dari warga yang memilih karena merasa tidak punya pilihan lain.

Dari generasi muda yang kehilangan harapan bahkan sebelum percaya pada politik.

Dan ketika demokrasi berubah menjadi transaksi singkat menjelang hari pencoblosan, yang sesungguhnya sedang hilang bukan hanya integritas pemilu.

Sore mulai turun di pinggir Pantura Pegambiran.

Aris kembali menunggu panggilan kerja sambil menghabiskan kopinya yang mulai dingin.

Di kampung Aris, musim pemilu mungkin akan kembali datang bersama wajah-wajah baru, sembako dan amplop yang dibagikan diam-diam.

Namun yang paling mengkhawatirkan bukanlah uang yang berpindah tangan, melainkan keyakinan yang perlahan menghilang. 

Ketika warga mulai percaya bahwa suara memiliki harga, dan anak-anak tumbuh dengan anggapan bahwa politik selalu bisa dibeli, maka yang runtuh bukan hanya etika pemilu.

Keadilan demokrasi ikut terkikis sedikit demi sedikit, bahkan sebelum surat suara dicoblos.