TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sutradara film kontroversial Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (2026), Dandhy Dwi Laksono, mengaku tidak menerima bayaran sepeser pun dalam proses pembuatan film tersebut.

Dandhy menjelaskan bahwa keterlibatannya merupakan bentuk urunan atau sumbangan keahlian sebagai seorang sutradara.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa jika profesionalismenya dalam proyek tersebut dinilai dengan uang, nominal yang harus dibayarkan sebenarnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Ketika ditanya mengenai total anggaran yang dihabiskan untuk memproduksi Pesta Babi, Dandhy menjelaskan bahwa biaya tersebut tidak dapat dikalkulasikan secara pasti.

Hal ini terjadi karena seluruh kru profesional yang terlibat memilih untuk menyumbangkan waktu, alat, hingga keterampilan mereka.

Dandhy juga menambahkan bahwa bagi sutradara atau fotografer yang hanya mau bergerak jika ada uang, konsep pembuatan film ini pasti terdengar tidak masuk akal.

Film Pesta Babi sendiri menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua.

Meski banyak acara nonton bareng film ini sempat dibubarkan oleh aparat, saat ini masyarakat sudah bisa menontonnya secara resmi melalui berbagai kanal YouTube seperti Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Indonesia Baru, Jubi TV, dan Bentala Rakyat.

Sebelum resmi dirilis secara digital, film dokumenter tersebut hanya bisa diakses oleh publik melalui acara-acara nonton bareng.

Sumber pendanaan film ini sempat dipertanyakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dalam rapat di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.

Maruli mempertanyakan asal-usul dana yang digunakan kru film untuk terbang dan memproduksi video di Papua.

Menanggapi sindiran tersebut, Dandhy menegaskan bahwa publik bisa melihat langsung pihak-pihak yang membiayai film secara transparan melalui logo yang tertera di poster resmi maupun di bagian akhir film.

Dandhy juga membantah keras tudingan sejumlah pihak yang menyebut film Pesta Babi sebagai karya yang provokatif.

Ia merasa heran dengan tuduhan tersebut karena judul film diambil dari nama upacara adat yang sebenarnya di Papua.

Dandhy menyarankan pihak-pihak yang ragu untuk menonton langsung karya tersebut secara utuh agar bisa membuktikannya sendiri, sekaligus menegaskan bahwa menganggap film ini provokatif sama saja dengan meremehkan kecerdasan para penonton.

Mengenai risiko kerja jurnalistiknya yang tinggi, Dandhy mengungkapkan bahwa ada dua hal utama yang selalu melindunginya selama ini.

Perlindungan pertama berasal dari kredibilitas serta keakuratan informasi yang disajikan, sedangkan yang kedua adalah independensi dari intervensi pihak luar.

Dandhy mengakui bahwa timnya menerapkan standar verifikasi yang sangat ketat karena karya yang akurat pun tetap berisiko dihantam kekuasaan, dan pada akhirnya mereka selalu percaya bahwa publiklah yang akan menjadi benteng pelindung utama.