TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah Iran mengeluarkan peringatan keras kepada kapal-kapal militer asing yang beroperasi di kawasan Selat Hormuz. Teheran menegaskan setiap upaya campur tangan terhadap pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut akan mendapat respons langsung dari angkatan bersenjata Iran.

Peringatan itu disampaikan Markas Besar Khatam al-Anbiya, komando militer gabungan tertinggi Iran yang mengoordinasikan operasi Angkatan Bersenjata dan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Sabtu (30/5/2026).

Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran, IRIB, otoritas militer Iran menegaskan bahwa pengawasan dan pengendalian Selat Hormuz berada sepenuhnya di bawah kewenangan Republik Islam Iran.

Seluruh kapal dagang maupun tanker minyak yang melintasi kawasan tersebut disebut wajib mengikuti jalur pelayaran yang telah ditentukan serta memperoleh izin dari Angkatan Laut IRGC.

Iran memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

“Setiap upaya kapal militer asing untuk mengganggu navigasi atau mencampuri pengelolaan Selat Hormuz akan menjadi target angkatan bersenjata Republik Islam Iran,” demikian isi pernyataan tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia karena menjadi pintu utama distribusi minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk ke pasar internasional.

Baca juga: Budi Arie Bela Jokowi: Baru Jalan Sudah Heboh, Pak Jokowi Ini Mau Mendengar Rakyat

Baca juga: BGN Bongkar Fokus Sebenarnya Program MBG, Bukan Murid Sekolah yang Jadi Prioritas Utama

AS Bantah Klaim Iran

Di sisi lain, Amerika Serikat menolak klaim Iran yang menyatakan memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan Washington tetap memiliki pengaruh besar terhadap keamanan jalur laut tersebut.

“Mereka ingin mengatakan bahwa mereka mengendalikan selat itu, tetapi kami yang mengendalikannya,” kata Hegseth.

Menurutnya, perkembangan diplomatik dan proses negosiasi yang masih berlangsung menunjukkan posisi Amerika Serikat tetap kuat dalam menjaga stabilitas kawasan.

Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak operasi militer yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari 2026. Teheran kemudian membalas dengan serangan yang menyasar Israel dan sekutu Washington di kawasan Teluk, termasuk langkah menutup akses Selat Hormuz.

Gencatan senjata yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 8 April 2026 dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, negosiasi lanjutan belum menghasilkan kesepakatan final.

Sejak pertengahan April, AS juga memberlakukan blokade terhadap sejumlah pelabuhan Iran, termasuk pelabuhan yang berada di sekitar Selat Hormuz.

Kapal Dagang Ditembak

Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim telah menghentikan sebuah kapal dagang yang berupaya menembus blokade menuju pelabuhan Iran.

Menurut militer AS, kapal kargo berbendera Gambia bernama Lian Star mengabaikan lebih dari 20 peringatan saat berlayar menuju wilayah Iran.

Untuk menghentikannya, pasukan AS menembakkan rudal yang mengenai ruang mesin kapal sehingga kapal tidak dapat melanjutkan pelayaran.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan kapal tersebut masih berada di perairan Teluk Oman dan belum dinaiki pasukan Amerika.

Dengan insiden terbaru itu, militer AS mengaku telah menghentikan enam kapal yang mencoba menerobos blokade. Dari jumlah tersebut, satu kapal akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan, sementara lebih dari seratus kapal lainnya memilih mengubah rute.

Situasi di Selat Hormuz turut memicu kekhawatiran global karena jalur tersebut merupakan urat nadi perdagangan energi dunia. Gangguan terhadap lalu lintas kapal di kawasan itu berpotensi memengaruhi pasokan minyak, gas, hingga komoditas penting lainnya.

Meski Iran menyatakan setiap kapal yang melintas harus mendapat persetujuannya, aktivitas pelayaran komersial masih berlangsung dalam jumlah terbatas.

Iran bahkan disebut menerapkan biaya transit hingga 2 juta dolar AS untuk sejumlah kapal yang melintas. Kebijakan itu menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional yang selama ini berlaku di jalur pelayaran dunia.