TRIBUNJATENG.COM, SLAWI -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan pembekalan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, berlokasi di Rumah Aspirasi Haris Turino, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 300 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. 

Anggota Komisi XI DPR RI Haris Turino menegaskan, BPK dan DPR memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Ia juga menyoroti ketangguhan sektor UMKM yang berkali-kali terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi.

Haris Turino menambahkan, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi penting agar penggunaan anggaran dapat diawasi bersama, dan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung perkembangan UMKM. 

"UMKM berkali-kali membuktikan diri sebagai sektor yang mampu bertahan saat krisis.

Mereka menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," ujar Haris Turino, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com. 

Sekretaris Jenderal BPK RI Syamsudin menjelaskan, BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun keuangan yang dikelola BUMN dan BUMD.

Baca juga: Tragis Dua Bocah Tewas di Galian Septic Tank Proyek Sekolah Rakyat, Bupati Buka Suara

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kota Tegal yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah.

"Tugas utama BPK adalah memastikan setiap rupiah uang negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD, dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Syamsudin.

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman yang turut hadir menegaskan, di era keterbukaan informasi saat ini masyarakat semakin kritis terhadap pengelolaan anggaran negara maupun daerah. 

Oleh karena itu, pemahaman tentang akuntabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus menjadi budaya bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia usaha.

"Kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," ungkap Bupati Ischak.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dinilainya sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Ischak juga mengapresiasi kehadiran ratusan pelaku UMKM yang dinilainya bukan sekadar penggerak ekonomi daerah, tetapi juga bagian penting dari ekosistem tata kelola yang baik.

"UMKM hari ini merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Para pelaku UMKM juga perlu memahami pentingnya transparansi, tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan usaha yang profesional dan akuntabel," terangnya. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa akuntabilitas bukan sekadar urusan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. (dta)