SRIPOKU.COM – Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Mantan Menteri Luar Negeri tersebut menilai Prabowo terlalu sering berkunjung ke luar negeri, meski masih dalam rangka perjalanan dinas.

Dino pun mengingatkan bahwa perjalanan dinas kepala negara memakan biaya yang sangat besar.

Anggaran itu mencakup banyak hal, mulai dari tim pendahulu , sewa pesawat, hotel, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," ungkap Dino dalam video unggahannya.

Baca juga: Seskab Letkol Teddy Dibela Jenderal Intelijen AM Hendropriyono, Kualitas Negarawan Jaga Martabat

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lantas memberikan respons atas kritik tersebut.

Awalnya, Teddy mengapresiasi perhatian yang diberikan diplomat senior itu.

Tetapi Teddy menilai ada beberapa fakta di lapangan yang perlu diluruskan agar tidak memicu salah paham di masyarakat terkait efisiensi anggaran negara dan dinamika hubungan internasional.

Poin utama yang diluruskan Teddy adalah perihal pembiayaan dinas luar negeri presiden.

Menjawab kekhawatiran publik mengenai beban anggaran, Teddy menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara.

"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo," kata Teddy, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (1/6/2026).

Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien.

Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini yang diklaimnya jauh lebih ramping jika dibandingkan era ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan.

Baca juga: Karangan Belaka, Penkopassus Bantah Isu Letjen TNI Djon Afriandi Gampar Seskab Letkol Teddy Indra

"Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," jelas Teddy.

Teddy juga menanggapi masukan mengenai tata kelola waktu diplomasi, di mana muncul usulan agar jadwal kunjungan luar negeri idealnya dipersiapkan satu tahun sebelumnya.

Menurut Seskap, aturan kaku seperti itu sulit diterapkan mengingat situasi geopolitik global saat ini menuntut respons yang cepat dan adaptif dari kepala negara.

"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," tuturnya.

Teddy juga menekankan intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup, merupakan bagian strategi jangka panjang untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis dunia.

Penentuan prioritas pertemuan, kata Teddy, sepenuhnya berada di bawah pertimbangan matang presiden dan menteri luar negeri.

"Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu acara itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas," ungkapnya.