TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah dalam agenda lawatan internasional Presiden Prabowo Subianto.
Teddy secara blak-blakan membandingkan jumlah personel delegasi saat ini yang dinilai jauh lebih ramping dibandingkan era presiden sebelumnya.
Klarifikasi ini disampaikan Teddy guna merespons polemik publik serta kritik dari diplomat senior, Dino Patti Djalal.
Baca juga: Prabowo Makan Bareng Diaspora Indonesia di Paris, Teddy Lesehan
Sebelumnya, Dino menyoroti tingginya intensitas kunjungan luar negeri kepala negara dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap pembengkakan anggaran negara.
Menanggapi hal itu, Teddy menjelaskan bahwa jumlah pengikut dinas kepresidenan saat ini telah dipangkas secara drastis.
Ia bahkan membandingkannya dengan tata kelola rombongan di masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat Dino Patti Djalal masih aktif menjabat sebagai pejabat di Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ujar Teddy melalui keterangan pers rekaman video, Senin malam (1/6/2026).
Selain merampingkan jumlah personel secara signifikan, Teddy mengungkapkan fakta lain terkait komitmen efisiensi anggaran.
Jika dalam pelaksanaan dinas di luar negeri terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan negara, sisa biaya tersebut dipastikan tidak akan membebani APBN.
"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," tegas Seskab Teddy.
Kebijakan ini sengaja diambil agar penguatan posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional tetap berjalan optimal, tanpa harus menguras keuangan negara yang sedang diprioritaskan untuk pembangunan dalam negeri.
Lebih lanjut, Teddy mengingatkan bahwa keaktifan Presiden Prabowo di luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan investasi diplomasi yang konkret.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang masuk ke Indonesia selama periode tersebut telah menembus Rp2.430 triliun.
Bahkan, menurutnya, lawatan singkat ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu berhasil mengamankan komitmen investasi baru senilai Rp 575 triliun.
Melalui penjelasan ini, Seskab Teddy berharap masyarakat dapat melihat secara jernih bahwa aktivitas internasional kepala negara dikelola secara efisien, bertanggung jawab, dan memberikan dampak finansial yang besar bagi ketahanan ekonomi nasional.
