Oleh: Jannus TH Siahaan
(Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik)
 
Memasuki Juni 2026, gambaran fiskal Indonesia yang tersaji ke publik dalam beberapa bulan terakhir memiliki pola yang menarik untuk dicermati. Data dan narasinya selalu hadir bersamaan, dengan narasi yang nyaris tidak pernah ketinggalan satu langkah pun di belakang angkanya.

Defisit anggaran yang sempat melebar ke Rp 240,1 triliun di akhir Maret 2026 kini sudah menyusut menjadi Rp 164,4 triliun per akhir April 2026. Pendapatan negara tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Keseimbangan primer yang sempat minus sudah kembali surplus. Kementerian Keuangan menyebutnya sebagai sinyal bahwa kondisi fiskal tetap sehat dan terkendali. Dalam rilis berikutnya, ditambahkan bahwa keadaan membaik.

Secara faktual, tidak ada yang keliru dari klaim itu. Defisit memang menurun. Pendapatan negara memang tumbuh. Pemerintah, sebagaimana pemerintah di belahan dunia mana pun, tentu punya hak penuh untuk mengkomunikasikan kinerja fiskalnya dengan bingkai yang paling menguntungkan. Tidak ada otoritas keuangan yang akan datang ke depan kamera lalu mempresentasikan datanya dengan nada pesimis. Sejauh itu, semua kesannya wajar adanya.

Akan tetapi, mengapa setiap rilis selalu hadir dengan bingkai yang sudah disiapkan jauh sebelum publik sempat membaca angkanya sendiri?
Kisah penarikan dokumen pada akhir April 2026  lalu sebenarnya pernah terjadi sebelumnya, dalam bentuk yang nyaris sama. 

Setahun sebelumnya, persisnya pada Maret 2025, hal yang nyaris identik sudah terjadi di kementerian yang sama. Publikasi APBN Kita edisi Februari 2025 muncul di laman resmi pada pagi hari, lalu menghilang menjelang siang. Alasan resminya pun serupa. Konferensi pers akan tetap digelar, sehingga dokumen ditarik dulu agar bisa dijelaskan secara lebih komprehensif.

Episode Maret 2025 itu terjadi di tengah konstelasi yang sangat sensitif secara fiskal. Sistem perpajakan Coretax baru diberlakukan sejak Januari 2025 dan langsung mengalami banyak kendala teknis. Instruksi efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun baru saja diteken pada bulan yang sama. 

Baca juga: Polemik Kurban Pakai APBN, Tuan Guru Bajang: Itu Tradisi Lama Pemerintah

Danantara diluncurkan Februari dan mulai menyerap dividen BUMN yang biasanya masuk kas negara. Tiga tekanan sekaligus pada dua sisi APBN, dan datanya bergerak ke wilayah yang tidak nyaman untuk dijelaskan tanpa persiapan.

Konferensi pers akhirnya digelar pada 13 Maret 2025. Defisit Rp 104,2 triliun di kuartal pertama diposisikan dengan rapi sebagai bagian dari "desain" countercyclical yang konsisten dengan UU APBN. Publik menerimanya dengan cukup mulus. Manakala demikian, pertanyaan tentang mengapa angka harus ditarik dulu sebelum bisa dijelaskan tidak pernah betul-betul terjawab.

Setahun berikutnya, dengan menteri keuangan yang berbeda di bawah Purbaya Yudhi Sadewa, koreografi yang muncul hampir identik. Konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 yang sedianya digelar pada 29 April 2026 mendadak dibatalkan. 

Dokumen sempat diunggah keesokan harinya, lalu ditarik kembali pada malam yang sama. Bersamaan dengan itu, konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dijadwalkan pada hari yang sama juga ditunda tanpa kepastian jadwal pengganti. Dua kanal informasi fiskal utama negara serentak tertutup dalam dua hari beruntun.

Konteks fiskal di balik drama itu memang tidak ringan. Hingga akhir Februari 2026, defisit sudah menyentuh Rp 135,7 triliun, hampir sebanding dengan defisit seluruh kuartal pertama 2025 yang ketika itu sudah dianggap mengkhawatirkan. 

Utang pemerintah hingga triwulan I 2026 sudah menyerap 31,1 persen dari target Rp832,2 triliun untuk seluruh tahun. Dengan kata lain, dalam tiga bulan, sepertiga kuota utang tahunan sudah terpakai.

Front-loading pembiayaan seperti ini biasanya dilakukan ketika pemerintah memprediksi kondisi pasar yang akan memburuk, atau ketika kebutuhan likuiditas memang sudah mendesak. 

Sementara itu, penerimaan pajak belum menunjukkan pemulihan yang meyakinkan dari guncangan Coretax tahun lalu. Beban belanja prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis terus berakselerasi, dengan penyerapan yang sudah menembus Rp 70 triliun di awal kuartal kedua dan menjangkau lebih dari 60 juta penerima.

Yang menarik dari rangkaian ini sebenarnya melampaui angka-angkanya. Yang menarik adalah ritme konsisten manakala setiap data fiskal selalu tiba di tangan publik bersamaan dengan interpretasinya. Defisit besar? "Sesuai desain." Defisit menyusut? "Keadaan membaik." Belanja melonjak 34,3 persen secara tahunan? "Mencerminkan percepatan program pemerintah."

Semua kalimat itu bisa jadi memang akurat. Persoalan yang muncul justru terletak pada urutan penyampaiannya. Dalam transparansi fiskal yang sejati, data dibiarkan berbicara lebih dulu. Setelahnya, pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Narasi disiapkan sebelum data dilepas ke publik. Bingkai sudah terpasang sebelum foto dipajang.

Pasar dan investor membaca pola ini dengan kepekaan yang berbeda dari pembaca awam. Lembaga pemeringkat seperti S&P, Moody's, dan Fitch tidak hanya melihat angka realisasi APBN, tetapi juga reliabilitas dan keteraturan publikasinya sebagai variabel kualitas tata kelola fiskal. Investor obligasi negara, baik domestik maupun asing, memantau jadwal rilis sebagai indikator seberapa percaya diri pemerintah terhadap datanya sendiri.

Manakala jadwal berubah dan dokumen ditarik tanpa penjelasan yang dapat diverifikasi, sinyal yang ditangkap pasar melampaui sekadar persoalan inkonsistensi administratif. Yang terbaca adalah adanya keinginan untuk mengontrol cara informasi sampai ke pasar. Dari padanya, dalam dunia investasi global, kontrol berlebihan terhadap aliran informasi justru memperbesar premi risiko alih-alih memperkecilnya.

Sepanjang sebagian besar periode 2015 hingga 2024, APBN KiTa dirilis dengan jadwal yang nyaris seperti jam. Realisasi bulan tertentu dipublikasikan pada bulan berikutnya, dengan konferensi pers yang menjadi acara rutin tanpa drama. Konsistensi itulah yang membuat Indonesia dipercaya pasar global, bahkan ketika fundamental ekonominya tidak selalu paling kuat di antara sesama negara berkembang di kawasan.

Kepercayaan itu tidak dibangun dari narasi yang sempurna pada hari rilis. Ia dibangun dari prediktabilitas. Dari keyakinan bahwa angka yang keluar adalah angka yang sebenarnya, dan tidak diseleksi waktunya agar lebih mudah diterima.

Defisit April yang menyusut ke Rp 164,4 triliun memang kabar yang lebih baik dibandingkan Maret. Akan tetapi kabar baik yang tiba dengan koreografi yang sudah terlalu sering terlihat pola-polanya tidak akan sama nilainya dengan kabar baik yang datang apa adanya. 

Setiap kali bingkai dipasang sebelum foto dipajang, ada sedikit kepercayaan yang dipotong dari akumulasi yang sudah bertahun-tahun dibangun. 

Oleh karenanya, akumulasi potongan-potongan kecil itulah yang pada akhirnya akan paling mahal harganya bagi APBN itu sendiri.