WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) terus mematangkan pengembangan Lin Timur-Barat yang menghubungkan kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, hingga Balaraja, Banten. 

Proyek transportasi massal lintas provinsi tersebut kini memasuki berbagai tahapan persiapan, mulai studi kelayakan hingga persiapan tender pembangunan tahap awal.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, mengatakan, trase Lin Timur-Barat telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan KM 203 Tahun 2022 tentang Penetapan Trase Jalur Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat Cikarang–Balaraja pada 25 Oktober 2022.

"Untuk Lin Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 Tomang–Medan Satria, saat ini tahap persiapan tender dan ditargetkan dapat dimulai pembangunannya pada 2026," kata Rendy kepada Wartakotalive.com.

Baca juga: Asa Baru Kaum Komuter: MRT Lintas Timur-Barat Mulai Digarap, Properti Bakal Melejit!

Untuk pengembangan jalur lainnya masih berada dalam tahap kajian.

"Fase 1 Tahap 2 Tomang–Kembangan, Fase 2 Barat Kembangan–Balaraja, dan Fase 2 Timur Medan Satria–Cikarang masih dalam tahap studi kelayakan," katanya.

Menurut Rendy, dukungan terhadap proyek MRT lintas wilayah tersebut sejauh ini cukup positif.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta disebut turut memberikan dukungan terhadap pengembangan koridor MRT Timur-Barat.

Baca juga: Akademisi: Tarif MRT di Bekasi Harus Murah, Pemerintah Jangan Pikir Untung Rugi

Lin Timur-Barat MRT Jakarta dirancang memiliki panjang lintas sekitar 84 kilometer, membentang dari Cikarang di Jawa Barat hingga Balaraja di Banten.

Pengembangannya dilakukan bertahap dengan memprioritaskan pembangunan koridor awal Tomang–Medan Satria.

Target pembangunan tahap selanjutnya masih akan menyesuaikan berbagai faktor pendukung, mulai kesiapan pendanaan, proses perizinan, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Dari sisi pembiayaan, MRT Jakarta telah menyiapkan skema pendanaan untuk fase awal pembangunan.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Gandeng Shenzhen Metro, Dorong Percepatan TOD dan Pengembangan MRT Jakarta

Jalur Tomang–Medan Satria direncanakan menggunakan pembiayaan pinjaman luar negeri dengan skema co-financing.

Untuk Fase 1 Tahap 1 Tomang–Medan Satria, skema pembiayaan direncanakan melalui pinjaman luar negeri dengan skema co-financing antara Japan International Cooperation Agency atau JICA dan Asian Development Bank atau ADB.

Ke depan, MRT Jakarta juga membuka peluang pembiayaan kreatif untuk pengembangan jaringan di luar wilayah DKI Jakarta, salah satunya melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

Konstruksi Jalur

Terkait konstruksi jalur, MRT Jakarta menyebut koridor Timur-Barat nantinya akan terdiri dari jalur layang dan bawah tanah.

Penentuan struktur tersebut disesuaikan dengan kondisi kawasan yang dilintasi.

Pada Fase 1 Tahap 1, jalur dan stasiun MRT Jakarta Lin Timur-Barat direncanakan terdiri dari struktur layang dan bawah tanah sesuai hasil kajian teknis.

Penentuan jalur layang maupun bawah tanah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi wilayah, kepadatan kawasan, kebutuhan integrasi, aspek teknis konstruksi, serta dampak lingkungan dan masyarakat.

Meski demikian, MRT Jakarta belum membeberkan proyeksi jumlah penumpang harian secara rinci.

Menurut Rendy, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh proses persiapan berjalan sesuai tahapan.

"Proyeksi jumlah penumpang akan mengacu pada hasil kajian kelayakan, termasuk perkembangan kawasan, potensi pergerakan masyarakat, serta integrasi dengan moda transportasi publik lainnya," ucap dia.

Pengembangan MRT lintas provinsi juga dinilai memiliki tantangan karena melibatkan banyak wilayah dan institusi.

Koordinasi antarpemerintah menjadi salah satu tantangan utama dalam proyek tersebut.

Selain itu, penyelarasan regulasi dan integrasi jaringan transportasi juga menjadi perhatian penting.

"Tantangan utamanya adalah penyelarasan perencanaan, regulasi, pembiayaan, teknis konstruksi, serta integrasi antarmoda," ujar Rendy.

Menurut dia, interkoneksi dengan jaringan MRT eksisting di pusat kota juga menjadi bagian penting dalam perencanaan.

MRT Jakarta memastikan pengembangan koridor Timur-Barat akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain, mulai dari KRL Commuter Line, LRT, Transjakarta, hingga moda pengumpan.

Selain integrasi transportasi, pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development (TOD) juga menjadi bagian dari konsep pengembangan proyek tersebut.

Pengembangan stasiun juga dilakukan dengan pendekatan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development/TOD.

"Pendekatan ini mencakup penyediaan akses pejalan kaki, konektivitas kawasan, serta fasilitas pendukung agar perpindahan antarmoda dapat dilakukan dengan lebih aman, nyaman, dan mudah," ujarnya.

Dukungan dari pemerintah daerah di luar DKI Jakarta juga terus terjalin. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah daerah terkait menunjukkan respons positif terhadap rencana pengembangan MRT Timur-Barat.

Pembebasan Lahan

Terkait pembebasan lahan, MRT Jakarta menegaskan proses pengadaan tanah menjadi kewenangan pemerintah dan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi.

Dalam pelaksanaannya, MRT Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ia menegaskan koordinasi tersebut dilakukan agar pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat.

Adapun mengenai potensi dampak ekspansi terhadap tarif MRT, Rendy mengatakan penetapan tarif sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. (m27)