WARTAKOTALIVE.COM, PANCORAN MAS - Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna memberikan tanggapan terkait rencana ekspansi jaringan MRT (Moda Raya Terpadu) Lintas Timur-Barat.
Menurut Yayat, jalur ini akan menghubungkan kawasan industri Cikande di bagian barat Jakarta dengan kawasan industri Cikarang di bagian timur.
Kehadiran jalur ini akan menarik fungsi-fungsi perkotaan keluar dari Jakarta (inti), sehingga menciptakan konsep desentralisasi fungsional yang menyebarkan aktivitas ke wilayah penyangga.
Di bagian barat, jalur ini akan melewati kota-kota baru dan perumahan besar seperti Gading Serpong dan Summarecon.
“Jadi, Jakarta tidak lagi memikul beban sendirian, tapi fungsi-fungsi perkotaan itu ditarik keluar,” kata Yayat kepada TribunnewsDepok.com, Sabtu (23/5/2026).
Baca juga: MRT Lintas Timur-Barat Hubungkan Cikarang Bekasi hingga Balaraja Banten Sepanjang 84 Km
Bagi Yayat, dampak pembebasan lahan terhadap warga lokal akan sangat bergantung pada metode konstruksi, apakah di bawah tanah (underground) atau melayang (elevated).
Jika dibangun di bawah tanah, maka tidak ada unsur pembebasan lahan warga. Begitu pula jika dibangun secara melayang di atas jalan tol atau jalan yang sudah ada, prosesnya akan lebih cepat, murah, dan meminimalkan penggusuran.
Dampak pembebasan lahan kemungkinan besar hanya akan terjadi di area yang akan dijadikan stasiun atau kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Di tengah naiknya harga bahan bakar, MRT dapat menjadi pilihan yang realistis bagi masyarakat kelas menengah untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal karena kapasitas angkutnya yang besar, lebih mudah, dan cepat.
Baca juga: Asa Baru Kaum Komuter: MRT Lintas Timur-Barat Mulai Digarap, Properti Bakal Melejit!
Yayat menjelaskan, keberhasilan proyek ini diukur dari kepastian waktu pembangunan serta biaya tarif yang terjangkau, yang mana hal ini berkaitan dengan ada atau tidaknya subsidi tarif nantinya.
“Proyek ini sukses kalau bisa menangkap nilai tambah dari rute yang dilewatinya, atau yang kita sebut dengan Land Value Capture (LVC),” ujarnya.
“Jangan sampai MRT-nya dibangun, tapi di sekitar stasiun tidak ada pertumbuhan baru,” sambungnya.
Kawasan di sekitar stasiun harus dikembangkan menjadi hunian vertikal, seperti rumah susun/apartemen bagi para pekerja.
Dengan demikian, mereka dapat terintegrasi langsung dengan tempat kerja dan transportasi umum.
Keberhasilan akhir berada di tangan Pemerintah Daerah setempat untuk membangun jaringan jalan dan menyediakan transportasi pengumpan (feeder) yang memadai agar jangkauan layanan MRT menjadi lebih luas.
Yayat menilai, jika kota tidak membangun angkutan massal berbasis rel, suatu saat kota akan mengalami kelumpuhan transportasi.
Kelumpuhan ini dipicu oleh kapasitas jalan yang tidak pernah bertambah, sementara jumlah kendaraan terus meningkat.
Berdasarkan data lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Jakarta kini dikategorikan sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia.
“Kita melayani sekitar 40 juta penduduk di Jabodetabek ini, itu sudah melampaui Tokyo yang berada di angka kisaran 35 juta,” ujarnya.
Baca juga: Akademisi: Tarif MRT di Bekasi Harus Murah, Pemerintah Jangan Pikir Untung Rugi
Negara seperti Jepang berinvestasi besar pada energi seperti nuklir untuk mendukung transportasi.
Angkutan massal berbasis rel dan listrik terbukti dapat menekan polusi serta menghemat konsumsi energi secara signifikan.
Stasiun yang terintegrasi mampu menampung dan mengalirkan jutaan orang dengan lebih efisien.
Yayat meminta agar pemerintah lebih memperhatikan perjuangan para komuter yang harus berdesak-desakan di stasiun padat seperti Tanah Abang dan Manggarai.
“Pengembangan MRT, LRT, Commuter Line, atau jaringan kereta lainnya di masa depan itu tolong jangan dilihat sebagai ambisi politik perorangan atau kelompok tertentu,” ujarnya.
“Ini adalah ambisi bersama kita semua, ambisi bangsa ini untuk membangun kota yang modern, manusiawi, dan maju,” pungkasnya. (m38)
