SURYA.CO.ID, SURABAYA – DPRD Jawa Timur (Jatim) kembali menyoroti anjloknya harga telur di tingkat peternak yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, untuk memangkas rantai distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
Anggota DPRD Jatim, Jairi Irawan, menilai perbedaan harga telur antara tingkat peternak dan pasar tradisional masih terlalu lebar.
Kondisi tersebut, dinilai merugikan peternak yang harus menjual hasil produksinya di bawah biaya pokok produksi (HPP).
"Perlu pemangkasan jalur distribusi telur, agar harga yang diterima peternak lebih baik dan tidak terjadi disparitas harga yang terlalu jauh," kata Jairi, Selasa (2/6/2026).
Baca juga: DPRD Jatim Desak Pemerintah Atasi Anjloknya Harga Telur: Peternak Protes
Menurut Jairi, harga telur di tingkat peternak saat ini berkisar Rp21.000 per kg.
Sementara itu, harga telur di pasar tradisional masih berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kg.
Untuk jenis telur omega, harga bahkan mencapai sekitar Rp33.000 per kg.
Perbandingan harga telur saat ini:
Menurut legislator dari daerah pemilihan Tulungagung-Blitar itu, selisih harga tersebut menunjukkan adanya rantai distribusi yang panjang, sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati pihak perantara dibanding peternak.
Baca juga: Harga Telur Terus Turun, Peternak Jatim Rugi Capai Rp3 Juta per Hari
Jairi mengusulkan agar pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatimm emiliki BUMD Pangan yang berfungsi sebagai stabilisator harga, sekaligus pengatur distribusi komoditas pangan strategis.
Keberadaan BUMD tersebut, dinilai dapat membantu menyerap hasil produksi peternak secara langsung, mempercepat distribusi lintas daerah, serta mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang panjang.
Fungsi BUMD Pangan yang diusulkan:
Usulan pembentukan BUMD Pangan sebelumnya juga beberapa kali disampaikan DPRD Jawa Timur, termasuk dari Fraksi Partai Golkar.
Baca juga: Harga Telur Anjlok, Pemprov Jatim Siapkan Subsidi Jagung untuk Peternak
Selain pembentukan BUMD Pangan, DPRD Jatim juga mendorong optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mampu menyerap lebih banyak produksi telur dari peternak lokal.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sehingga harga telur tidak terus tertekan di tingkat produsen.
Menurut Jairi, peningkatan penyerapan telur dalam program pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk melindungi peternak rakyat dari kerugian berkepanjangan.
DPRD Jatim juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga bahan baku pakan ternak, terutama jagung, yang menjadi komponen biaya produksi terbesar bagi peternak ayam petelur.
Ketika harga pakan naik sementara harga telur turun, margin usaha peternak semakin tergerus dan berpotensi menyebabkan kerugian.
Karena itu, stabilisasi harga pakan dinilai sama pentingnya dengan upaya menjaga harga jual telur di pasaran.
