Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut capaian positif berbagai indikator makro Jawa Barat sepanjang 2025, bukan hasil kerja individu, tapi hasil kerja seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat di berbagai tingkatan.

Pernyataan itu disampaikan Dedi, saat ditanya soal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kinerja sejumlah indikator pembangunan Jawa Barat mencatatkan hasil positif, dibandingkan rata-rata nasional maupun sejumlah provinsi besar di Pulau Jawa.

Menurut Dedi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari tingkat RT dan RW hingga pemerintah daerah yang bekerja menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Itu kan bukan kinerja saya. Itu kinerja dari mulai tingkat RT RW, kepala desa, camat, bupati dan seluruh jajaran. Bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan publik," ujar Dedi, Selasa (2/6/2026).

Dedi menilai, capaian tersebut belum sepenuhnya menggembirakan. Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus bekerja untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut dia, sejumlah indikator ekonomi masih membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek investasi dan penciptaan lapangan kerja.

"Masalah investasi saya kan sudah bilang sabar dulu. Nanti akan mulai bekerja. Jumat kita meresmikan pabrik sepatu, beberapa bulan lagi akan meresmikan beberapa pabrik karena saat saya rintis mereka bisa bangun, bisa produksi, mereka bisa kerja," katanya.

Pada triwulan I 2026, BPS mencatat inflasi Jawa Barat sepanjang 2025 berada di angka 0,99 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,35 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga meningkat sebesar 0,37 persen. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan selisih pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun 0,10 persen. Penurunan tersebut tercatat lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Indikator kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Sepanjang 2025, angka kemiskinan di Jawa Barat turun sebesar 0,30 persen. Penurunan itu lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Barat turun 0,03 poin pada 2025. Capaian tersebut melampaui penurunan ketimpangan secara nasional.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat 0,98 poin sepanjang 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Jawa Barat mencatatkan perbaikan pada sejumlah indikator utama pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.