Laporan Wartawan TribunJatim.com, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memutus perkara korupsi keuangan Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (2/6/2026) sore.

Kedua terdakwa yaitu Kepala Desa, Suyahman dan Bendahara Desa, Joko Endarto sama-sama diputus bersalah telah melakukan korupsi.

Suyahman divonis pidana penjara selama 3 tahun, dipotong masa penahanan selama proses hukum.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tulungagung, yaitu 4 tahun 6 bulan pidana penjara.

“Vonis hukuman badan yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan JPU,” ucap Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, terkait putusan itu.

Baca juga: Dituding Kriminalisasi, Polres Tulungagung Bongkar Pupuk Phoska yang Dijual Pak Pur Ilegal

Suyahman juga dijatuhi pidana denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan.

Besarnya pidana denda ini sama dengan tuntutan JPU, namun subsider kurungannya lebih ringan, karena JPU menuntut 3 bulan.

Selain itu majelis hakim menghukum Suyahman membayar yang pengganti kerugian negara sebesar Rp 416 juta, subsider  1 tahun penjara.

“Besaran uang pengganti sudah sama dengan tuntutan JPU. Namun hukuman pengganti lebih ringan, karena JPU menuntut  subsider 2 tahun 3 bulan,” ungkap Roni.

Sementara Joko Endarto dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun, lebih ringan dari tuntutan JPU selama 4 tahun 6 bulan.

Sementara pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan.

Putusan ini juga lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu  denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Joko juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1,119 miliar, subsider 2 tahun penjara.

“Besaran uang pengganti sama dengan tuntutan JPU. Namun hukuman subsider lebih rendah,” sambung Roni.

Sebelumnya JPU menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,119 miliar subsider 3 tahun penjara.

Atas putusan majelis hakim ini, JPU menyatakan masih pikir-pikir.

Dugaan korupsi di Desa Tanggung terjadi dalam rentang 2017-2019 dengan kerugian Rp 1,535 miliar.

Dalam modusnya, Kepala Desa sering menyerahkan proyek ke bendahara.

Sementara bendahara didapati mengelola proyek tanpa surat pertanggungjawaban (SPJ).

Bahkan ada alokasi pembayaran untuk pihak ketiga, namun ternyata tidak dibayarkan.

Sebelumnya dugaan kerugian negara di Desa Tanggung diperkirakan lebih dari Rp 400 juta.

Namun setelah dilakukan audit mendalam, kerugian mencapai Rp 1,535 miliar.

Pendanaan proyek ini bersumber dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (BK).

Realisasi proyek tidak sesuai biaya yang dianggarkan, dan diduga ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Proyek ini antara lain, pavingisasi jalan desa dan perbaikan infrastruktur lain, termasuk sejumlah gedung Taman Kanak-kanak (TK)