WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara dalam beberapa waktu terakhir.
Habiburokhman menilai kritik tersebut kurang tepat disampaikan oleh seorang tokoh yang pernah berada di lingkaran diplomasi Indonesia.
Menurut dia, sebagai mantan pejabat yang pernah mengemban tugas di bidang hubungan luar negeri, Dino seharusnya menunjukkan sikap yang lebih elegan dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.
Ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan secara terbuka berpotensi memancing publik untuk membanding-bandingkan kinerja para pejabat lintas periode, termasuk saat Dino masih aktif di pemerintahan.
"Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan. Nanti ditanya, 'Zaman Pak Dino sehebat apa sih, kok sekarang sok paling Kemlu sedunia?' nanti publik bertanya seperti itu," kata Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar.
Namun, ia berpendapat kritik dari mantan pejabat negara sebaiknya disampaikan dengan mempertimbangkan etika dan pengalaman yang dimiliki selama pernah berada di dalam sistem pemerintahan.
Menurut Habiburokhman, di sejumlah negara maju terdapat tradisi yang cukup kuat di kalangan mantan pejabat publik untuk menahan diri dalam mengkritik penerus mereka secara terbuka.
Sikap tersebut, kata dia, dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang tengah menjalankan amanah dan tanggung jawab negara.
Ia menilai praktik demikian patut menjadi contoh dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia.
Dengan menjaga etika dalam menyampaikan kritik, mantan pejabat tetap dapat memberikan masukan tanpa menimbulkan kesan merendahkan atau mendeligitimasi kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
Pernyataan Habiburokhman tersebut muncul setelah Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
Kritik itu memicu perdebatan mengenai efektivitas diplomasi yang dilakukan pemerintah saat ini, sekaligus membuka ruang diskusi tentang sejauh mana kunjungan kepala negara ke berbagai negara dapat memberikan dampak konkret bagi kepentingan nasional.
Di sisi lain, pemerintah dan sejumlah pendukung Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa agenda lawatan luar negeri merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, memperluas kerja sama ekonomi, menarik investasi, serta memperkokoh hubungan bilateral dengan berbagai negara mitra.
Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri kepala negara bukan hal baru dalam dinamika politik Indonesia.
Namun, respons Habiburokhman menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan diplomasi pemerintahan saat ini tidak hanya dipandang dari substansi yang disampaikan, melainkan juga dari posisi dan latar belakang pihak yang menyampaikannya.
Bagi Habiburokhman, pengalaman panjang Dino di dunia diplomasi seharusnya menjadi modal untuk memberikan masukan yang konstruktif tanpa memicu polemik yang berpotensi menggeser fokus publik dari tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
