TRIBUNTRENDS.COM - Perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi sorotan publik.
Frekuensi lawatan luar negeri yang cukup tinggi memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik terkait efektivitas dan biaya yang harus dikeluarkan negara.
Di tengah perdebatan tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo memiliki tujuan strategis dan tidak dapat dipandang hanya sebagai agenda seremonial semata.
Baca juga: Isi Kritikan Dino Patti Djalal, Seskab Teddy Sebut Jumlah Rombongan Prabowo ke LN Hanya 50 Orang
Menurut Teddy, di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga persaingan antarnegara yang semakin ketat, Indonesia membutuhkan diplomasi aktif untuk menjaga kepentingan nasional.
Karena itu, lawatan Presiden ke berbagai negara disebut sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama yang berdampak langsung bagi kebutuhan masyarakat Indonesia.
"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," kata Teddy dalam unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Selasa (2/6/2026).
Teddy menyebut salah satu capaian penting yang lahir dari aktivitas diplomasi Presiden adalah bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia di blok ekonomi yang beranggotakan sejumlah negara besar tersebut memberikan keuntungan strategis, terutama ketika dunia sedang menghadapi berbagai gejolak dan konflik yang terus berkembang.
Pemerintah memandang langkah tersebut bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global.
"Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga subsidi tidak naik, stok pangan aman," urainya.
Bagi pemerintah, stabilitas pasokan energi dan pangan menjadi faktor krusial yang harus dijaga di tengah ketidakpastian global.
Karena itu, diplomasi internasional dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebutuhan nasional tetap terpenuhi.
Selain BRICS, Teddy juga menyinggung kemajuan hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa.
Menurutnya, Indonesia berhasil memperoleh tarif 0 persen dalam kerja sama perdagangan dengan kawasan tersebut. Kesepakatan itu dinilai sebagai pencapaian besar mengingat proses negosiasinya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pemerintah menilai keberhasilan tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar Eropa dan memperluas akses ekspor nasional.
Teddy menekankan bahwa berbagai hasil tersebut tidak datang secara instan, melainkan melalui proses diplomasi panjang yang terus dilakukan secara konsisten.
Baca juga: Pengamat Wanti-wanti PDIP Pasca Momen Mesra Prabowo-Megawati: Jangan Sampai Kehilangan Sikap Kritis
Tak hanya di bidang perdagangan, Teddy juga mengungkapkan bahwa sejumlah kunjungan Presiden ke luar negeri berhasil menarik investasi dalam jumlah besar ke Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, total investasi yang masuk selama sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan Prabowo mencapai Rp 2.430 triliun.
Angka tersebut disebut menjadi salah satu indikator bahwa diplomasi ekonomi yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.
"Contoh konkret lagi, bulan lalu, Presiden ke Jepang dan Korea kembali langsung ada investasi sekitar Rp 575 triliun," jelas Teddy.
Investasi-investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Teddy juga mengungkapkan bahwa hasil diplomasi Presiden tidak hanya berkaitan dengan ekonomi semata.
Menurutnya, hubungan yang dibangun Prabowo dengan berbagai negara turut berkontribusi dalam penguatan sektor pertahanan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim berhasil mewujudkan langkah penting bagi pelayanan jamaah Indonesia melalui keberadaan kampung haji di Arab Saudi.
Keberhasilan tersebut disebut menjadi salah satu bentuk nyata dari kerja sama bilateral yang dibangun melalui komunikasi intensif antarpemimpin negara.
Baca juga: Dino Patti Djalal Kini Banjir Dukungan Usai Disinggung Seskab Teddy, Anies Baswedan Buka Suara
Dalam kesempatan yang sama, Teddy menilai diplomasi Indonesia juga berperan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui jalur udara, sesuatu yang menurutnya tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dan koordinasi dengan banyak negara.
"Apa buktinya? kita ada drop off logistik dari udara. Sudah beberapa kali dan tidak semua negara bisa. Kenapa? itu harus ada diplomasi dengan negara negara yang wilayah negaranya dilewati oleh pesawat," jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengklaim hubungan diplomatik yang dibangun Presiden membantu proses pemulangan warga negara Indonesia yang sempat diamankan oleh pihak Israel di laut bebas.
Bagi Teddy, berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari diplomasi yang berjalan di depan publik maupun yang dilakukan secara senyap di balik layar.
"Semua itu adalah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara baik yang dipublikasikan maupun yang tidak," tegas Teddy.
Meski demikian, intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo tetap menuai kritik dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Melalui unggahan di media sosial, Dino menyoroti tingginya frekuensi kunjungan internasional Presiden sejak awal masa jabatannya.
Menurut Dino, berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihaknya, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri dibanding pemimpin dunia lainnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran.
Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," kata Dino melalui unggahan Instagram pribadinya.
Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden pun kini menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemerintah menilai diplomasi aktif menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia.
Namun di sisi lain, sejumlah kalangan tetap mempertanyakan sejauh mana hasil tersebut sebanding dengan frekuensi perjalanan yang dilakukan.
***
(TribunTrends/Kontan)
