TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) malam.
Lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu kini dipimpin oleh jajaran baru setelah Prabowo memberhentikan sejumlah pejabat utamanya.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pengumuman itu, Prasetyo menyatakan Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN.
Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga tidak lagi menjabat.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.
Sementara posisi wakil kepala dipercayakan kepada Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono.
Pemerintah berharap pimpinan baru dapat segera melakukan penataan internal dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut berjalan lebih optimal.
"Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru kami berharap untuk dapat segera konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Prasetyo Hadi.
Perubahan struktur pimpinan BGN ini menjadi perhatian publik karena lembaga tersebut memegang peran penting dalam pelaksanaan Program MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prasetyo menegaskan pergantian pimpinan bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba.
Menurutnya, Presiden telah menerima berbagai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama kurang lebih satu setengah tahun.
Proses evaluasi tersebut dilakukan melalui laporan internal, pengawasan pemerintah, serta berbagai masukan yang diterima dari sejumlah pihak.
Menurut Prasetyo, sejumlah temuan menjadi bahan pertimbangan Presiden sebelum memutuskan melakukan pergantian pimpinan.
Beberapa catatan yang muncul berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan tata kelola organisasi, hingga pengawasan mutu makanan dalam Program MBG.
SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan aturan kerja yang harus dipatuhi agar suatu program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pemerintah menilai aspek-aspek tersebut perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan.
Prasetyo menyebut seluruh catatan hasil evaluasi itu menjadi dasar bagi Presiden untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di BGN.
Baca juga: Pagi Dampingi Prabowo Tinjau MBG, Malamnya Dadan Hindayana Dicopot dari Jabatan Kepala BGN
Pergantian pimpinan BGN juga terjadi di tengah sorotan publik terhadap sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah dugaan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni dapur yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan bagi penerima manfaat MBG.
Menanggapi isu tersebut, Prasetyo mengatakan pemerintah masih melakukan pemeriksaan melalui audit internal.
Menurutnya, audit merupakan bagian dari proses pengawasan dan evaluasi yang terus dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan program.
Pemerintah ingin memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.
Sebelumnya, Sony Sanjaya yang saat itu masih menjabat Wakil Kepala BGN pernah mengingatkan masyarakat mengenai adanya dugaan penipuan berkedok pengurusan titik dapur MBG.
Ia mengungkapkan terdapat oknum yang mengaku dapat membantu mempercepat proses verifikasi maupun pengurusan lokasi SPPG dengan mencatut nama pejabat BGN atau pihak pemerintah.
Saat itu, sedikitnya tiga kasus dugaan tindak pidana terkait penawaran titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG diketahui sedang dalam proses penanganan aparat penegak hukum.
Sorotan terhadap BGN tidak hanya terkait tata kelola.
Kantor Staf Presiden (KSP) juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa dapur MBG.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, melakukan sidak ke dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada 12 Mei 2026.
Dalam inspeksi tersebut ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai belum memenuhi standar.
Temuan itu antara lain area dapur yang kotor, keberadaan belatung, penggunaan pallet yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan, fasilitas pencucian yang kurang layak, suhu dapur yang terlalu panas, hingga area penyimpanan bahan yang masih bercampur.
Belakangan, Dudung juga mengungkap adanya indikasi praktik jual beli titik SPPG.
Dalam pertemuannya dengan Dadan Hindayana di Gedung Bina Graha pada 19 Mei 2026, Dudung menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat pelaksanaan MBG.
"Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus."
Pagi Dampingi Prabowo, Malam Dicopot
Keputusan pergantian pimpinan BGN sempat mengejutkan banyak pihak.
Pasalnya, pada pagi hari sebelum pengumuman pencopotan, Dadan Hindayana masih mendampingi Presiden Prabowo meninjau SPPG Palmerah di Jakarta Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Dadan terlihat menyambut dan mendampingi Presiden saat melihat langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Namun pada malam harinya, Istana mengumumkan pergantian pimpinan BGN.
Meski demikian, berdasarkan informasi yang berkembang, keputusan pencopotan tersebut disebut-sebut sebenarnya telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik keputusan Presiden melakukan evaluasi terhadap pimpinan BGN.
Menurut Dasco, langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.
"Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR."
Dasco berharap pergantian ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh di tubuh BGN.
"Kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat."
Ia juga menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan."
Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
Hak prerogatif adalah kewenangan khusus yang dimiliki Presiden untuk mengambil keputusan tertentu sesuai konstitusi.
Menurut Dadan Hindayana, Presiden memahami langkah terbaik untuk menjalankan program pemerintah.
"Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan."
Dadan juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan selama dirinya memimpin BGN.
Ia mengaku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan mendapat amanah memimpin lembaga tersebut.
"Insyaa Allah Beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat."
Selain itu, Dadan turut menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan baru BGN.
"Selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru. Insyaa Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat."
