TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025. Ini merupakan ke-12 kali secara berturut-turut.

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Anang Hendardi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemprov Sulut dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026).

Hadir juga Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Bombit Agus Mulyo. LHP diserahkan kepada Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus. 

Hadir pula Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu (MEP).

MEP pun memberi ucapan selamat dan syukur atas pencapaian WTP tersebut.

“Tentu kita sangat bersyukur, kita sebagai legislatif harus melakukan pengawasan terhadap apa yang telah disampaikan. Itu akan kita tindaklanjuti, karena ini juga ditandatangani dewan provinsi dalam penerimaan hasil,” ujar MEP saat diwawancara di ruang kerjanya, Selasa (12/6/2026).

Kata MEP, pengawasan akan terus dilakukan agar dapat mempertahankan dalam penilaian opini BPK di tahun anggaran selanjutnya.

Terkait catatan dan rekomendasi dari BPK terhadap pengelolaan anggaran, MEP menjelasakan akan melihat hal-hal yang akan ditindaklanjuti bersama pihak eksekutif.

 “Apakah kesalahan prosedur atau penyusunan atau seperti apa, itu yang akan kita lihat,” ujarnya.

Kata dia, pemeriksaan bukan sekadar mengejar status atau opini WTP, melainkan bagaimana pemerintah daerah serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh BPK RI.

MEP memastikan, DPRD Sulut akan memperketat fungsi legislasi dan pengawasan sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, dan berdampak kepada masyarakat. (*)