TRIBUN-SULBAR.COM- Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga fondasi ekonomi nasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang dalam beberapa hari terakhir sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Purbaya Yudhi Sadewa, menilai pelemahan rupiah dalam satu hingga dua hari terakhir dipengaruhi beragam sentimen dan rumor yang berkembang di pasar.

"Kalau kita lihat, pelemahannya terjadi cukup tiba-tiba dalam satu hingga dua hari terakhir. Karena ada berbagai isu dan rumor yang berkembang di pasar," ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: 118 Jamaah Haji Pasangkayu Dijadwalkan Tiba 17 Juni 2026, Pemkab Siapkan Penjemputan

Baca juga: Ramalan Dua Shio Hari Ini, Naga dan Tikus Diprediksi Panen Peluang

Ia juga membantah kabar yang menyebut dirinya meminta perbankan melakukan stress test jika nilai tukar rupiah melewati Rp18.000 per dolar AS.

"Ada yang bilang saya meminta perbankan melakukan stress test kalau rupiah di atas Rp18.000. Padahal saya tidak pernah menyampaikan hal seperti itu," kata dia.

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini memilih berfokus menjaga daya tahan ekonomi domestik agar tetap tumbuh dan memiliki fondasi yang kuat.

Ia menilai, dalam jangka panjang pergerakan rupiah akan ditentukan oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

"Kewajiban saya menjaga fondasi ekonomi supaya tetap berjalan dan semakin kuat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Fokus saya di situ," tuturnya.

Terkait kemungkinan digelarnya rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya mengatakan persoalan stabilitas nilai tukar masih menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang koordinasi apabila dibutuhkan langkah yang lebih cepat.

Menurut dia, rapat KSSK akan tetap berjalan sesuai agenda berkala.

Namun apabila Bank Indonesia meminta koordinasi tambahan, pemerintah siap menggelar pertemuan khusus.

"Untuk saat ini masih dalam jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Kita jalankan rapat berkala seperti biasa. Tetapi jika diperlukan koordinasi yang lebih intens untuk memperbaiki kondisi nilai tukar, tentu akan dilakukan," ujar Purbaya.(*)