TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberikan peringatan tingkat tinggi, kepada Pemkab Bondowoso untuk segera mengubah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Paguan, Kecamatan Tamankrocok, dari open dumping menjadi sanitary landfill yang dinilai lebih ramah lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Bondowoso menargetkan pemindahan TPA Paguan, Kecamatan Tamankrocok, tahun ini.
Kepala DLH Bondowoso, Henry Kurniawan, mengatakan telah mulai menyiapkan proses transisi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan lahan baru seluas sekitar 4,8 hektare di Desa Sumberkokap, Kecamatan Tamankrocok.
"Harapannya kita bisa pindah tahun ini," ujar Henry saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Baca juga: Polres Bondowoso Tangkap DPO Residivis Pencurian, Ungkap 4 Kasus Lain dalam Sehari
Henry menjelaskan hasil evaluasi pengelolaan sampah tahun 2025 menempatkan Bondowoso dalam kategori daerah yang mendapat pengawasan. Penilaian tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu anggaran dan regulasi, sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan sampah di TPA.
Menurut dia, skor Bondowoso pada aspek pengelolaan TPA masih sangat rendah sehingga perlu segera dilakukan pembenahan.
"Pengelolaan sampah di TPA, tiga itu kita rendah sekali. Skor kita 20,68," katanya.
Apabila tidak segera dilakukan perubahan sistem pengelolaan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi sanksi dari pemerintah pusat.
Baca juga: PPPK Guru Bersama 7 Orang Lainnya Ditangkap Polres Bondowoso karena Edarkan Narkoba
Kondisi TPA Paguan saat ini disebut sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Setiap hari, sekitar 67 ton sampah dari 14 kecamatan masuk ke lokasi tersebut dalam kondisi belum dipilah.
Padahal, Kabupaten Bondowoso memiliki total 23 kecamatan. Angka tersebut juga belum mencakup sampah yang belum terangkut dari lingkungan permukiman, sungai, maupun lokasi lainnya.
Beban pengelolaan sampah semakin berat karena keterbatasan sarana dan personel yang dimiliki daerah. Saat ini, DLH Bondowoso hanya memiliki delapan truk katrol, tiga dump truck, dan empat kendaraan roda tiga untuk mendukung operasional pengangkutan sampah.
Jumlah petugas kebersihan dan pengelola sampah tercatat hanya 114 orang.
Baca juga: Pangdam V Brawijaya Tinjau Lahan Pembangunan Yonif TP di Bondowoso
"Idealnya, kalau kita hitung kemarin masih kurang 140-an. Karena itu, kemampuan kita sangat terbatas akhirnya," ujar Henry.
Meski pemindahan TPA menjadi langkah penting, DLH menilai solusi persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan sampah dari hulu, terutama di tingkat masyarakat, dinilai menjadi faktor penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
Menurut Henry, diperlukan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
"Ada sesuatu yang harus kita ubah di situ," jelasnya.
Baca juga: Ratusan UMKM Ramaikan Bhayangkara Fair 2026 Bondowoso, Omzet Pedagang Naik hingga Tiga Kali Lipat
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menilai persoalan sampah di daerah masih membutuhkan banyak pembenahan. Ia menyebut isu sampah diperkirakan akan menjadi tantangan besar di berbagai daerah dalam beberapa tahun mendatang, termasuk di Bondowoso.
Karena itu, ia mendorong penguatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
Menurut Sinung, Bondowoso sebenarnya telah memiliki sejumlah contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan. Salah satunya berada di Perumahan Istana Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, yang menerapkan program pengelolaan sampah hingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi warga.
Selain itu, terdapat komunitas Sarkaspace yang aktif mengelola sampah anorganik.
"Tidak usah banyak teori, yang sudah ada ini kita kembangkan. Kita tularkan lingkungan Istana Bondowoso ke lingkungan lain di tengah kondisi efisiensi sekarang ini," ujarnya.
Baca juga: Warga Bondowoso Tertipu Modus Pendaftaran SPPG Palsu, Rugi Rp 25 Juta
Sinung juga mendorong agar program aglomerasi yang melibatkan Kabupaten Bondowoso, Jember, dan Situbondo tidak hanya difokuskan pada sektor pariwisata, tetapi juga mencakup tata kelola sampah regional.
Menurutnya, kerja sama antardaerah dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Ia mencontohkan model pengelolaan sampah di Malang yang melibatkan pihak ketiga dan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Namun, ia mengakui terdapat tantangan jika konsep tersebut diterapkan di Bondowoso karena volume sampah harian masih jauh di bawah kebutuhan minimal sekitar 1.000 ton per hari.
"Kenapa kok tidak aglomerasi ini dimanfaatkan untuk tata kelola sampah, tiga kabupaten jadi satu," tambahnya.
