TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pengamat kebijakan publik sekaligus founder Lembaga Survei Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menyampaikan sejumlah catatan untuk Pemerintah Kabupaten Bogor di momen Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 pada 3 Juni 2026.

Yusfitriadi menyoroti slogan 'Kuta Udaya Wangsa' yang selalu digemborkan di masa pemerintahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Namun ternyata, slogan ini sudah ada dalam logo Pemkab Bogor.

"Kalimat Kuta Udaya Wangsa merupakan salah satu slogan Kabupaten Bogor yang diabadikan dalam salah satu bagian dari logo pemerintah Kabupaten Bogor," kata Yusfitriadi.

"Masyarakat Kabupaten Bogor seakan baru tahu bahwa Kabupaten Bogor mempunya slogan yang cukup perspektif dan spiritualis. Bahkan tidak sedikit Masyarakat Kabupaten Bogor memandang Kuta Udaya Wangsa diciptakan oleh Bupati Periode 2024-2029 yaitu Rudy Susmanto," imbuhnya.

Hal ini, kata dia, bisa dipahami karena Bupati Rudy Susmanto yang secara masif mempopulerkan slogan Kuta Udaya Wangsa ini.

Kata dia, beberapa literasi hanya menjelaskan arti dari kalimat Kuta Udaya Wangsa tersebut. 

Secara harfiah Kuta berati Kota atau Kawasan, Udaya artinya Fajar, kebangkitan atau pembangunan dan Wangsa berarti Bangsa atau suku bangsa. 

"Ketika diterjemahkan secara bebas, Kuta Udaya Wangsa adalah masyarakat yang tidak pernah berhenti menjadi motor penggerak pembangunan sebuah kota atau wilayah, sehingga menjadi harapan kemajuan bagi sebuah bangsa," katanya.

​"Dalam pandangan saya, siapapun dan kapanpun yang menciptakan slogan Kuta Udaya Wangsa adalah mimpi dan harapan besar bagi bangsa Indonesja, bahwa Kabupaten Bogor diharapkan menjadi episentrum pembangunan, kemajuan dan titik balik sumber peradaban," imbuhnya.

Lanjut dia, para founding father Kabupaten Bogor bermimpi Kabupaten Bogor menjadi sebuah wilyah yang yang memiliki tahapan pencapaian tertinggi dari perkembangan kebudayaan masyarakat.

Yang ditandai oleh tingkat kecerdasan, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, serta tatakelola pemerintahan yang kuat, berdaya dan mandiri, melalui partisipasi masyarakat yang kohesi dan kolektif.

"Inilah yang kemudian disebuat sebuah peradaban," katanya.

​Merekontruksi slogan Kuta Udaya Wangsa menjadi sebuah peradaban, kata dia, tentu membutuhkan banyak elemen dan istrumen yang tidak sederhana. 

"Elemen yang dimaksud adalah, pemerintahan yang baik, bersih, kuat dan mandiri dan masyarakat yang berbudaya dan berdaya," kata Yusfitriadi.

​Adapun instrument yang dibutuhkan dalam mendorong indikator peradaban, kata Yusfitriadi, diantaranya:
​
Pertama, penguatan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

"Melalui penguatan sumber daya manusia inilah yang mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya dan berbudaya," kata Yusfitriadi.

​Kedua, program pemerintah yang melayani masyarakat, yang mana indikator ini program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat adalah tatakelola program pemerintah yang memegang teguh prinsip efektif dan efisien.

"Dimana program pemerintah harus tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan (transparan dan akuntabel). Salah satu intrumen penting dalam memastikan program pemerintah yang efektif dan efisien adalah peran pengawasan dan evaluasi yang harus dikuatkan," katanya.

​Ketiga, penegakan supremasi hukum, yang mana kata dia penanganan proses dan keputusan hukum terkadang masih bersifat administratif dan masih jauh dengan tegaknya supremasi hukum.

"Sehingga proses penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, humanis dan kepastian hukum masih terasa penuh ketimpangan. Nampaknya pemasalahan ini menjadi permasalahan nasional yang terus dikontruksikan sampai pada level masyarakat di akar rumput," ujarnya.

​Keempat, adalah partisipasi Masyarakat, yang mana secara formal prosedural pemerintah sudah memiliki mekanisme partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan dan program pemerintah yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pemangunan (Musrembang) yang digelar setiap tahun secara berjenjang.

"Namun dalam pelaksanaan dan implementasinya seringkali hanya bersifat formalitas dan menggugurkan kewajiban, jauh dari substansi," kata Yusfitriadi.