TRIBUNTRENDS.COM - Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menyita perhatian publik.
Sorotan kali ini datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang angkat bicara setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut.
Pada Rabu (3/6/2026), Kejaksaan Agung RI resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka.
Dalam kasus yang sama, dua mantan wakil kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga turut dijerat.
Menanggapi perkembangan itu, Mahfud menyampaikan pandangannya melalui kanal YouTube Mahfud MD Official.
Baca juga: Dadan Hindayana Tersangka, Mahfud MD Sentil Hanya Tahu Ilmu Bidang Serangga, Tak Paham Birokrasi
Ia menegaskan bahwa dirinya mendukung program MBG karena merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang perlu diwujudkan.
Namun demikian, Mahfud menilai pelaksanaan program tersebut masih menyisakan banyak persoalan.
Menurutnya, tata kelola yang tidak profesional membuka ruang terjadinya praktik koruptif dalam pelaksanaan program berskala nasional itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana MBG sebenarnya sudah muncul sejak beberapa bulan terakhir.
Sayangnya, berbagai peringatan tersebut dinilai lebih sering mendapat respons defensif dari pihak pemerintah ketimbang ditindaklanjuti secara serius.
"Makan Bergizi Gratis itu harus dilakukan, itu adalah program yang sangat baik dan sudah dijanjikan di dalam kampanye jadi harus dilakukan tidak boleh dihalangi tetapi yang kita kritik adalah tata kelolanya yang amburadul dan diduga sangat banyak korupsi," ungkap Mahfud MD di Jakarta, dikutip pada Kamis (4/6/2026).
Menurut Mahfud, indikasi korupsi di dalam tubuh BGN sangat masif dan menyentuh sektor pengadaan barang maupun jasa penunjang.
Ia membeberkan adanya penggelembungan dana (markup) yang tidak wajar pada sektor fasilitas penunjang operasional, seperti pembelian kendaraan listrik hingga sistem teknologi informasi (IT) yang menelan anggaran fantastis hingga triliunan rupiah.
"Terutama adalah dilakukannya markup pengadaan barang dan jasa seperti membeli motor listrik tablet televisi sarana pendukung SPPG dan banyak lagi yang selama ini di masyarakat menjadi sorotan besar termasuk pengadaan IT yang katanya sampai 1,2 triliun," ungkap Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkap modus operandi lain yang mencederai program nasional ini, yakni adanya praktik transaksional atau jual beli alokasi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurutnya, praktik culas ini berdampak langsung pada kualitas makanan karena pemenang proyek harus mengompensasi biaya suap yang telah mereka keluarkan di awal proses birokrasi.
"Apa yang dilakukan oleh BGN itu misalnya dalam bentuk jual beli titik SPPG atau dapur untuk Makan Bergizi Gratis itu dijualbelikan sehingga yang anggaran yang besar itu yang sampai ke masyarakat itu sangat kecil," ujarnya.
Dampak korupsi pada program MBG, menurut Mahfud, dapat mengorbankan kesehatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat.
"Akibat kelancungan seperti itu maka penanganan MBG kacau nilai gizi dan standarnya tidak jelas banyak yang keracunan bahkan dalam praktik banyak yang hanya mengasih ciki, makanan plastik, kasih lele mentah dan yang lebih dari itu yang keracunan itu sampai ribuan," sambungnya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Ikut Laporkan Data Korupsi BGN, Baru Tahu Dadan Hindayana Tersangka: Kasihan Amat
Keputusan tersebut, diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kabinet selama hampir satu setengah tahun terakhir.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan langsung keputusan tersebut dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) malam.
"Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo pun merinci para pimpinan Badan Gizi Nasional terdahulu yang secara resmi diganti. Termasuk, tiga nama Wakil Kepala BGN.
"Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.
Dijelaskan Prasetyo, pemerintah pun turut menyampaikan apresiasi mendalam atas pengabdian para pejabat tersebut selama meletakkan fondasi awal lembaga baru ini.
"Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," tambahnya.
Presiden Prabowo langsung menunjuk jajaran pimpinan baru untuk menakhodai Badan Gizi Nasional. Nama Nani S. Deyang ditunjuk untuk mengisi posisi tertinggi di lembaga tersebut.
"Untuk selanjutnya Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," jelas Mensesneg.
Posisi wakil kepala kini diisi oleh dua pejabat baru, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen Eddy Trenggono.
"Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Mayjen Eddy Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," sambung Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan bahwa perombakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Penilaian tersebut melibatkan masukan dari berbagai kementerian terkait, masyarakat, hingga para penerima manfaat langsung.
Prasetyo berharap jajaran pimpinan yang baru dilantik dapat segera bergerak cepat memetakan langkah taktis organisasi.
"Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi," pungkasnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Gilang)
