Oleh: Amando Labetubun, SVD
Guru pada SMAK Sto. Arnoldus Janssen Kupang, Nusa Tenggara Timur.
POS-KUPANG.COM - Keputusan Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada awal Juni 2026 menyulut keributan di ruang publik.
Tindakan ini diambil di tengah gelombang kecaman yang tiada henti atas salah satu program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Publik lalu berspekulasi, apakah pencopotan serentak tiga pejabat utama BGN ini adalah bentuk ketegasan nyata kepala negara dalam mengevaluasi bawahan?
Ataukah itu hanya pengalihan isu yang tercium sangat menyengat, menyusul tuduhan, bahwa pencopotan tersebut sekadar manuver politik guna membelokkan atensi publik dan melindungi citra para aktor intelektual di pusat kekuasaan yang lebih tinggi?
Secara sosiologis, kasus ini memperlihatkan fenomena menurunnya tingkat kepercayaan warga terhadap institusi publik.
Baca juga: Kejagung Tahan Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
Masyarakat modern makin kritis dan tidak mudah lagi percaya begitu saja narasi bahwa persoalan selesai hanya karena ada pejabat yang dicopot. Publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang terang dan bisa diverifikasi.
Rentetan peristiwa yang mendahului pemecatan ini memang memberi signal kuat bagi publik agar menuntut pertanggungjawaban.
Merujuk pada Harian Kompas edisi 12 Mei 2026, Kementerian Kesehatan merilis data mengerikan: lebih dari 37.000 siswa di berbagai daerah di Indonesia yang telah menjadi korban keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG.
Manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan dalam jumlah besar tanpa pengawasan kebersihan yang ketat dituding menjadi akar masalah operasional ini.
Situasi kian memburuk akibat laporan indikasi penyelewengan dana kepada Komisi Pemberantassan Korupsi (KPK) beserta temuan kejanggalan distribusi anggaran MBG yang dinilai penuh rekayasa dan sarat manipulasi.
Terhadap anggaran raksasa ini, kritik paling keras datang dari para aktivis dan tokoh dari pelbagai kalangan. Dasar kritiknya adalah MBG memicu beban keuangan yang sangat berat dan menjadi ‘vampir’ yang mengisap dana sektor pendidikan lainnya.
Di tengah situasi yang karut-marut itu, blunder komunikasi publik Kepala BGN, seolah menjadi pemantik akhir masalah itu.
Beberapa hari sebelum dicopot, ia melontarkan wacana kontroversial yang memicu kecaman keras masyarakat luas untuk memperluas program MBG ke Sekolah Indonesia di Arab Saudi dengan alibi memenuhi hak anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan makanan bergizi (Kompas, 1 Juni 2026).
Amatan publik yang menyaksikan dari dekat ketidakteraturan dan kekacauan pelaksanaan program MBG di dalam negeri, ide mengekspansi program MBG ke luar negeri terkesan sangat tidak peka, nir-empati dan bahkan cenderung sangat konyol.
Satu hal yang sangat menarik atensi warga adalah langkah cepat aparat penegak hukum.
Hanya berselang sekitar sepuluh jam setelah Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan pimpinan BGN pada Selasa, 2 Juni 2026, Kejaksaan Agung langsung menetapkan Kepala BGN dan dua wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola yayasan mitra SPPG dan mark up pengadaan barang (Kompas, 4 Juni 2026).
Aksi kilat aparat hukum kemudian memantik kecurigaan publik lewat pertanyaan mendasar tentang esensi keadilan yang sedang ditegakkan.
Apakah langkah hukum yang segera ini murni sebagai lanjutan dari aduan yang dilayangkan kepada KPK sebelumnya ataukah memang sengaja direkayasa berbarengan dengan waktu pemberhentian Kepala BGN guna meredam kekisruhan politik?
Sosiolog Lewis Coser, dalam kajian sosiologi konflik, mengungkapkan, bahwa suatu pemecatan mendadak yang diikuti tindakan hukum kilat, kerap kali berfungsi sebagai savety-value atau ‘katup penyelamat’ bagi rezim.
Ketika suatu program strategis nasional semisal MBG mengalami kegagalan dalam sistemnya lalu memicu kemarahan warga, tindakan mengorbankan pimpinan lembaga bawahan sebagai sasaran pengganti adalah cara paling ampuh menutupi kesalahan dan menghentikan proses pertanggungjawaban (kambing hitam politik).
Tujuannya agar kemarahan publik tidak mencapai pemimpin tertinggi. Dengan menetapkan mantan pimpinan BGN sebagai tersangka korupsi, opini dan perhatian publik berhasil dialihkan. Kendala utama program MBG seperti beban anggaran yang sangat tidak realistis, ambisius namun rapuh, kini digeser menjadi sekadar masalah oknum yang korup dan abai mematuhi prosedur yang semestinya.
Salah satu keraguan terbesar publik bahwa pencopotan kepala BGN yang lama, lalu digantikan dengan yang baru, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah gizi anak bangsa.
Kesangsian ini makin diperkuat oleh profil kepemimpinan yang baru. Nanik S. Deyang, selaku Kepala BGN didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN, memicu sinisme, tidak hanya dari pengamat tapi juga masyarakat luas.
Kritik paling tajam tentu saja dialamatkan pada rekam jejak mereka yang dipandang tidak berbasis meritokrasi murni, melainkan lebih kental dengan aroma kompromi politik dan bagi-bagi kue kekuasaan.
Mengelola program berskala masif yang berkelindan dengan kesehatan jutaan anak Indonesia sudah semestinya memerlukan tenaga ahli yang mumpuni di bidang gizi, kesehatan publik, serta tata kelola logistik yang tranparan.
Ketiadaan rekam jejak dan latar belakang yang relevan pada figur-figur ini sudah pasti menimbulkan kekhawatiran besar, bahwa perombakan ini hanya sekadar ‘pergantian pemain’ di atas panggung tanpa ada perubahan strategi.
Tanpa pembenahan sistem, pergantian pejabat hanya berpotensi menghasilkan siklus masalah yang sama dengan aktor berbeda.
Pemecatan Dadan Hindayana dan penahanannya yang kilat bisa jadi berhasil meredam sinisme dan kegeraman publik atas banyaknya kasus keracunan siswa dan penyelewengan anggaran.
Namun, jika pemerintah hanya berhenti pada level pencitraan tanpa memperbaiki masalah MBG ini, maka gejolak sosial yang lebih besar di masa depan tidak akan terhindarkan.
Kepemimpinan BGN yang baru harus membuktikan, bahwa mereka bukan sekadar buah dari kompromi politik.
Evaluasi total atas anggaran, transparansi serta integrasi penuh dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menjamin mutu makanan mesti segera dilaksanakan.
Jika tidak, maka tumbal pimpinan BGN yang lama hanya akan dicatat sejarah sebagai taktik kotor dan pengalihan isu, yang sebetulnya gagal menyelamatkan wajah suatu program yang sejak lahirnya sudah dipaksakan berjalan terseok.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukan sekadar pergantian nama pada kursi pimpinan BGN.
Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa kasus-kasus keracunan yang dialami anak-anak, yang kemudian dikomentari Prabowo sebagai ‘sakit perut biasa’ atau ‘menyalahkan budaya makan tanpa sendok dan efek susu’ lalu ‘menyindir kritik publik sebagai nyinyiran politik’, dan dugaan penyimpangan anggaran, serta pelbagai maslah tata kelola benar-benar diusut hingga tuntas.
Jika itu dilakukan, pencopotan Kepala BGN dapat dikenang sebagai bukti ketegasan negara.
Jika tidak, publik melihat ini sebagai jalan pintas menyelamatkan muka kekuasaan di atas penderitaan gizi anak bangsa.
Dengan itu, korupsi makin mekar sementara kepercayaan publik makin tergerus. (*)
