Tribunnews.com|Hasanudin Aco|Pravitri Retno Widyastuti
SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Istana Kepresidenan akhirnya buka suara menyikapi rumor liar di media sosial.
Isu yang beredar menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal digantikan oleh Chatib Basri.
Rumor pergantian nakhoda Bendahara Negara ini mencuat di momen yang krusial. Pasalnya, nilai tukar rupiah dilaporkan sedang ambruk hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS sejak Kamis (4/6/2026).
Isu panas yang menyebut Purbaya akan digantikan Chatib Basri dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian (menteri keuangan)," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini memiliki skala prioritas lain.
Pemerintah lebih fokus menguatkan koordinasi antarotoritas ekonomi guna menjaga stabilitas perekonomian nasional, dibandingkan membahas isu pergantian pejabat.
Baca juga: Purbaya Kurang Bayar Pajak Rp50 Juta, Kemenkeu Pasang Badan: Wajar Ada Dua Sumber Penghasilan
Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada sinergi kebijakan. Sinergi ini dijalin antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Jadi belum ada rencana (pergantian menteri keuangan) ini," tegas Prasetyo.
Bantahan senada juga datang langsung dari Purbaya Yudhi Sadewa.
Saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di gedung parlemen Jakarta pada Kamis (4/6/2026) kemarin, Purbaya membantah rumor yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan RI.
"Tidak benar," kata Purbaya singkat.
Sementara itu, kabar pergeseran lain justru datang dari sektor ketenagakerjaan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, santer dikabarkan akan masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih.
Pemerintah saat ini tengah menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Sedang kita diskusikan,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Saat ditanya mengenai posisi menteri yang akan ditempati, Prasetyo memberikan gambaran umum.
Sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal, dipastikan sesuai dengan bidang yang digelutinya selama ini.
“Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja,” lanjut Prasetyo.
Baca juga: Protes Guru di Lamongan Viral Tolak MBG, Sering Telat sampai Siswa Pulang Sekolah: Keterlaluan
Mengenai kepastian kapan Said Iqbal resmi masuk ke Kabinet, Prasetyo meminta publik untuk bersabar.
“Nanti tunggu informasi,” katanya.
Di sisi lain, agenda pelantikan pejabat baru sudah terjadwal.
Presiden Prabowo dijadwalkan melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 8 Juni 2026 pekan depan.
Tidak hanya Nanik, dua wakil ketua BGN, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, juga akan dilantik bersamaan.
Terkait pelemahan rupiah, Purbaya mengaku tidak panik dan menilai Bank Indonesia (BI) selaku otoritas yang memiliki wewenang mengelola stabilitas nilai tukar, telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut Purbaya, semua situasi masih berada di bawah kendali.
"Anda melihat saya panik? nggak. Pada dasarnya, BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis.
"Saya serahkan rupiah ke mereka (BI)," lanjutnya.
Selain masalah kurs, Purbaya juga mengomentari nasib utang negara di tengah merosotnya rupiah. Ia menegaskan, sebagian besar surat utang negara menggunakan kupon atau bunga tetap.
Purbaya tidak menampik, beban pembayaran utang pemerintah akan membengkak dalam nominal rupiah ketika nilai tukar melemah.
Baca juga: Dugaan Korupsi MBG: Diwarnai Pengejaran, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs Resmi Tersangka
Akan tetapi, Purbaya memastikan proses pembayaran utang negara masih sesuai dengan range perhitungan yang disiapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pembayaran utang kan lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," jelasnya.
"Cuma kan gini, ini (pembayaran utang) masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," urai Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar sekitar Rp16.500 per dolar AS saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) awal.
Meski demikian, Kemenkeu telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global, termasuk skenario jika rupiah melemah signifikan.
Purbaya memilih untuk tidak menyebutkan batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi internal tersebut, namun ia menjamin angka Rp18.000 per dolar AS saat ini masih berada dalam batas aman perhitungan pemerintah.
"Begini, pada waktu APBN pertama kan ada asumsi berapa, Rp16.500 ya? tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ" jelasnya.
"Adjustment-nya (penyesuaian) cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan" sambungnya.
"Tapi basically, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang," tutur Purbaya.
(Tribunnews.com/Tribunnews.com)
