TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan tidak mempermasalahkan soal biaya kunjungan kerja (kunker) luar negeri yang ditanggung oleh uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa biaya operasional kunjungan kerja (kunker) luar negeri Presiden Prabowo ditanggung menggunakan uang pribadi jika sudah melebihi anggaran yang ditetapkan.

Bahkan, Teddy juga menegaskan bahwa jumlah rombongan Prabowo saat kunker luar negeri jauh lebih berkurang dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya, yakni hanya sekitar 50-60 orang saja.

Pernyataan tersebut, disampaikan oleh Teddy saat menanggapi komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait perjalanan luar negeri Prabowo.

Mengenai biaya kunker presiden ini, Purbaya awalnya tidak ingin memberikan jawaban lagi karena menurutnya hal tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh Teddy.

"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya. Kita pegang pernyataan Pak Teddy," ucapnya, Jumat (5/6/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selain itu, Purbaya mengatakan, tidak ada larangan jika ingin menambah biaya operasional kunker luar negeri menggunakan dana pribadi.

"Enggak ada aturannya. Kalau saya punya duit, saya pergi misalnya itu saya nombok enggak boleh, secara logika enggak ada. Boleh aja kalau mau nombok ya," kata Purbaya.

Terkait kunker luar negeri Prabowo itu, Teddy sebelumnya juga mengatakan perjalanan itu bukan sekadar seremoni atau kunjungan formalitas, melainkan langkah agar memperkuat posisi Indonesia di tengah krisis global.

Teddy menepis anggapan bahwa aktivitas diplomasi Presiden Prabowo hanya bertujuan untuk menunjukkan citra di panggung internasional. 

Dia pun mengingatkan bahwa setiap perjalanan yang dilakukan memiliki agenda yang jelas dan terencana.

Baca juga: Mahfud Nilai Kunker Luar Negeri Prabowo Dipermasalahkan karena Terlalu Sering & Tak Jelas Produknya

"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara formal. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Teddy juga memaparkan bahwa posisi Indonesia saat ini menuntut keterlibatan aktif dalam menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia. 

Hal ini dinilai krusial untuk memastikan kepentingan nasional, seperti ketersediaan pangan dan energi, tetap terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global.

"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia," ujarnya.

Teddy lantas memaparkan capaian konkret diplomasi luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo selama 1,5 tahun terakhir ini.

Salah satu hasil signifikan yang dicatat adalah masuknya total investasi asing ke Indonesia dengan nilai fantastis.

Teddy menyebutkan bahwa angka investasi tersebut terhitung sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo hingga saat ini. Data ini merujuk pada catatan resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Total investasi yang masuk dalam 1,5 setengah tahun ini adalah sekitar Ro2.430 triliun, itu data dari BKPM," ujarnya

Teddy pun memberikan contoh nyata dampak dari upaya diplomasi tersebut, salah satunya kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu. 

Kunjungan tersebut langsung membuahkan hasil berupa komitmen investasi baru.

"Bulan lalu, Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun," jelasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Igman Ibrahim)