TRIBUNJAMBI.COM - Penetapan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Publik menyoroti satu nama yang tidak ikut terseret dalam perkara tersebut, yakni Nanik S Deyang.

Padahal sebelum ditunjuk menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana, Nanik merupakan salah satu Wakil Kepala BGN yang ikut berada di lingkaran pimpinan lembaga tersebut.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.

Sementara Nanik tidak masuk dalam daftar pihak yang diproses hukum.

Kondisi itu kemudian memunculkan beragam spekulasi di ruang publik.

Baca juga: 84 Siswa Tumbang usai Makan MBG, Belasan Masih Dirawat Intensif

Baca juga: Sarwendah Minta Maaf, Akui Ucapannya Tak Tunjukkan Kerendahan Hati

Pengamat Beri Penjelasan

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menilai ada beberapa faktor yang mungkin membuat Nanik tidak terseret dalam perkara tersebut.

Menurut Hensa, salah satu kemungkinan karena Nanik merupakan pejabat yang relatif paling belakangan bergabung dalam struktur pimpinan BGN.

"Saya memilih berpikir positif. Bisa jadi karena beliau memang masuk paling belakangan dibandingkan yang lain," kata Hensa dalam tayangan YouTube tvOne, Jumat (5/6/2026).

Sebagai informasi, Nanik S Deyang dan Sony Sonjaya sama-sama dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN pada 17 September 2025.

Sementara Lodewyk Pusung telah lebih dulu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sejak Oktober 2024.

Selain faktor waktu bergabung, Hensa menilai Nanik selama ini dikenal memiliki loyalitas yang kuat terhadap Presiden Prabowo.

"Beliau dikenal tegak lurus kepada Pak Prabowo sehingga bisa menjaga marwah dan kepercayaan yang diberikan," ujarnya.

Segera Dilantik Jadi Kepala BGN

Di tengah kasus yang mengguncang BGN, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nanik sebagai Kepala BGN definitif pada Senin (8/6/2026).

Nanik akan menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot setelah terseret kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Selain Nanik, Presiden juga dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan BGN, termasuk Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN.

Surat Sony Sonjaya Jadi Sorotan

Nama Nanik semakin menjadi perhatian setelah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengunggah surat terbuka kepadanya beberapa jam setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Surat tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadi Sony pada Rabu (3/6/2026).

Dalam surat itu, Sony menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru yang akan diemban Nanik.

"Kepada Yth Ibu Nanik S Deyang. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya," tulis Sony.

Unggahan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi karena Sony tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari kalimat "hadiah indah" yang dituliskannya.

Dalam keterangan unggahan, Sony juga menyampaikan doa dan harapan agar Nanik sukses menjalankan tugasnya.

"Sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa," tulisnya.

Pengamat Minta Prabowo Tetap Awasi Nanik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengingatkan Presiden Prabowo agar tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kepemimpinan Nanik di BGN.

Menurut Agung, kedekatan personal antara Prabowo dan Nanik memang sudah terjalin cukup lama, bahkan sejak masa kontestasi Pilpres 2014 dan semakin erat pada Pilpres 2019.

Nanik diketahui pernah menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nanik mendapat sejumlah posisi strategis di pemerintahan hingga akhirnya dipercaya memimpin BGN.

"Hubungan personal mereka memang sudah lama terbangun. Karena itu banyak yang menilai faktor kedekatan politik cukup berpengaruh dalam penunjukan ini," kata Agung.

Meski demikian, Agung menegaskan kedekatan tersebut tidak boleh mengurangi fungsi pengawasan terhadap lembaga yang mengelola anggaran sangat besar.

Ia meminta Presiden memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

"Publik ingin melihat bahwa program ini benar-benar dikelola dengan baik. Tidak hanya soal kualitas makanan dan kasus keracunan, tetapi juga soal penggunaan anggaran yang nilainya sangat besar," ujarnya.

Menurut Agung, pengawasan ketat menjadi penting agar tidak muncul lagi persoalan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.

"Pengelolaan anggaran harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat, pasar, dan seluruh pemangku kepentingan merasa yakin bahwa program ini berjalan sesuai tujuan," pungkasnya.