TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kulon Progo, Sumantoyo melihat rencana dan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali atau reaktivasi Bandara Adisutjipto di Sleman sebagai penerbangan komersial, sangat meresahkan.
Keresahan sebagai dampak dari rencana Presiden Prabowo itu terutama dirasakan pelaku industri perhotelan dan restoran di Kulon Progo.
Ia juga menilai rencana Presiden Prabowo itu kontradiktif dengan upaya optimalisasi Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo yang hingga kini dinilai belum maksimal dalam mendapatkan penumpang.
Secara fungsi, saat ini penerbangan komersial dilakukan di YIA Kulon Progo. Sumantoyo pun mengungkap alasan pelaku industri perhotelan dan restoran resah atas instruksi Presiden tersebut.
"Kami khawatir reaktivasi Bandara Adisutjipto justru berpotensi merusak ekosistem pendukung pariwisata di Kulon Progo," katanya pada wartawan, Jumat (05/06/2026).
Sumantoyo menilai rencana itu kontradiktif dengan upaya optimalisasi YIA yang hingga kini dinilai belum maksimal dalam mendapatkan penumpang. Kondisi itu berpengaruh pada okupansi hotel di Kulon Progo yang saat ini hanya di kisaran 25 persen.
Apalagi Bandara Adisutjipto secara lokasi lebih dekat dengan pusat Kota Yogyakarta. Jika bandara itu kembali melayani penerbangan reguler, maka psikologi pasar diyakini akan langsung berubah, di mana masyarakat akan memilih Bandara Adisutjipto ketimbang YIA yang lebih jauh.
"Khawatirnya nanti YIA semakin sepi, dan hotel-hotel di sekitarnya juga akan semakin sepi padahal okupansi rata-rata saja hanya 25 persen," jelas Sumantoyo.
Ia pun menilai YIA berpotensi ditelantarkan jika Bandara Adisutjipto benar-benar diaktifkan kembali. Padahal, membangun YIA membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
Sumantoyo berpandangan pemerintah harusnya berupaya mencari cara untuk mengoptimalkan YIA. Terutama dari sisi pergerakan penumpang agar bisa lebih meningkat dan memberi efek ekonomi pada masyarakat.
"Seperti dengan memperbanyak rute penerbangan untuk skala domestik, regional, hingga internasional," ujarnya.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan memiliki pandangan berbeda terkait rencana itu. Ia justru meyakini efek reaktivasi Bandara Adisutjipto tidak akan banyak berpengaruh pada aktivitas di YIA.
Sebab untuk saat ini saja, Bandara Adisutjipto memang diaktifkan untuk penerbangan komersial. Namun di sana hanya digunakan untuk penerbangan dengan pesawat kecil seperti jenis baling-baling atau ATR.
"Pergeseran ekonomi pasti ada tapi saya yakin tidak signifikan karena YIA tetap jadi tumpuan utama," kata Agung.
Sementara itu, tanggapan atas instruksi Presiden juga datang dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sri Sultan HB X menegaskan bahwa Bandara Adisutjipto hingga kini masih aktif beroperasi, meski dengan fungsi dan segmentasi layanan yang berbeda dengan YIA.
Menurutnya, pada prinsipnya tidak ada hambatan apabila Bandara Adisutjipto kembali dioptimalkan untuk mendukung layanan penerbangan sipil. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pembagian fungsi kedua bandara yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas udara DIY.
"Ya bisa saja. Sekarang kan sudah ada penerbangan juga. Hanya masalahnya ketentuannya itu, yang jet di bandara yang baru (YIA), yang baling-baling di Adisutjipto," ujar Sri Sultan, dikutip dari laman resmi Pemda DIY.
Sri Sultan mengatakan Bandara Adisutjipto sejatinya tidak pernah berhenti beroperasi. Hingga saat ini, bandara tersebut masih melayani penerbangan pesawat baling-baling atau propeller, termasuk jenis ATR, di samping aktivitas penerbangan militer dan penerbangan VIP.
Sementara itu, penerbangan komersial menggunakan pesawat jet berbadan menengah dan besar dipusatkan di YIA yang memiliki kapasitas dan infrastruktur lebih memadai.
Sultan pun menilai wacana optimalisasi kembali Adisutjipto perlu dipahami sebagai upaya memperkuat layanan transportasi udara yang sudah ada, bukan semata-mata memindahkan fungsi YIA.
Keberadaan dua bandara tersebut justru dapat saling melengkapi dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat, pelaku usaha, maupun wisatawan yang datang ke DIY.
Meski demikian, Sri Sultan menegaskan kewenangan utama terkait pengembangan operasional maupun investasi di Bandara Adisutjipto berada pada PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara.
Oleh karena itu, berbagai keputusan strategis terkait perluasan layanan penerbangan maupun pengembangan fasilitas menjadi domain pihak pengelola.
"Bandara itu juga di-maintenance oleh Angkasa Pura. Jadi yang lebih berhak itu Angkasa Pura, mau investasi di situ atau tidak," tegas Sri Sultan.
Sri Sultan mengungkapkan hingga saat ini Pemda DIY belum menerima komunikasi resmi dari pemerintah pusat maupun PT Angkasa Pura mengenai rencana reaktivasi tersebut.
Karena itu, Pemda DIY masih menunggu pembahasan lebih lanjut terkait skema, regulasi, dan langkah implementasi yang akan ditempuh. "Belum, belum ada komunikasi," ungkap Sri Sultan.
Dilansir dari laman yang sama, disebutkan bahwa wacana optimalisasi kembali Bandara Adisutjipto menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat konektivitas udara nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi DIY, langkah tersebut berpotensi menambah pilihan layanan transportasi udara, memperluas aksesibilitas, serta mendukung sektor pariwisata, investasi, dan perdagangan yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
Apabila direalisasikan melalui perencanaan yang matang dan sinergi antarpemangku kepentingan, optimalisasi Bandara Adisutjipto diyakini dapat memperkuat posisi DIY sebagai simpul mobilitas nasional yang semakin terkoneksi, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat tanpa mengurangi peran strategis YIA sebagai gerbang udara utama DIY.(alx)
