Pj Kades Bikin Geger karena Kabur saat Pelantikan, Terungkap Alasannya

TRIBUNJATENG.COM, LUMAJANG - Seorang Pj Kades menghilang saat mau dilantik. Peristiwa yang membuat gempar ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur.

Sampai pihak DPRD pun memberikan sorotannya.

Perlu diketahui, Rudi Hartono harusnya dilantik Bupati Lumajang Indah Amperawati, untuk dijadikan Penjabat Kepala Desa (Kades) Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso.

Namun pada saat yang sudah ditentukan, Rudi Hartono tak terlihat.

Baca juga: Ibu di Sragen Histeris Temukan Bilqis Tewas Bersimbah Darah Masih Berseragam Pramuka, Vario Hilang

Akhirnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus digantikan sementara oleh Arif Muchsin selaku Pj Kades Wates Kulon sebelumnya, supaya pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Lumajang Ricky Dharma Putra mengatakan, alasan normatif tidak hadir saat dilantik jadi Pj Kades tersebut karena berhalangan hadir saja.

"Karena sempat mau dilantik tapi tidak hadir, akhirnya Pj sebelumnya kembali lagi jadi Pj," ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, PNS saat ini jadi Plh Kades di Lumajang Utara tersebut sedang dalam proses diberhentikan, sebab yang bersangkutan juga telah diangkat jadi Camat di Kecamatan Kunir.

"Karena kemarin dilantik jadi camat, akhirnya beliau kami berhentikan sebagi Pj, karena beban beliau jadi camat," kata Ricky.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan menilai, pemerintah daerah harus cermat mencari PNS untuk jadi Pj Kades, agar tidak kabur lagi saat dilantik.

"Kami telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar cermat memilih Pj, berkaitan dengan kesanggupan dan kemampuannya dalam memimpin nantinya," tanggapnya.

Mengingat, kata Reza, dinamika masyarakat desa di Lumajang Utara sangat kompleks, sehingga hal itu kemungkinan jadi pertimbangan Pj kades mengundurkan diri.

"Nanti akan kami tindak lanjuti pengunduran diri itu yang bersangkutan karena apa," bebernya.

Legislator Fraksi Partai Golkar ini menilai pemangkasan dana desa dari pusat tidak bisa jadi tolak ukur Pj Kades mengundurkan diri karena jabatannya  tidak seksi. Dia menduga hal itu karena dinamika wilayah.

"Karena di daerah utara itu sangat luar biasa, berkaitan dengan keamanan mungkin, atau dinamika lain diluar tupoksi pj kades," tuturnya. (Tribun Jatim)