TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rumor mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuat di tengah gejolak ekonomi, pelemahan rupiah dan penurunan indeks saham.
Namun pemerintah memastikan isu tersebut tidak benar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana reshuffle untuk posisi Menteri Keuangan sebagaimana isu yang berkembang.
"Loh siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (6/6/2026).
Ketika kembali ditanya mengenai kabar pergantian Menkeu, Prasetyo menyebut pemerintah sudah berulang kali memberikan klarifikasi.
"Rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," tegasnya.
Menurut Prasetyo, perhatian Presiden Prabowo saat ini justru tertuju pada upaya memperkuat sinergi antarotoritas ekonomi guna menjaga stabilitas nasional.
Dia mengatakan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut koordinasi yang lebih intensif antara seluruh pemangku kebijakan.
"Dan hari ini adalah tindak lanjut. Memang dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat. Kerja sama harus dipererat," ujarnya.
Prasetyo menilai penguatan koordinasi menjadi langkah yang lebih penting dibanding spekulasi mengenai pergantian pejabat di sektor ekonomi.
Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah dirinya akan mundur dari jabatannya. Menurut Purbaya informasi yang menyebutkan dirinya akan mundur adalah Hoaks.
“Tidak ada. Itu rumors,” kata Purbaya, Kamis, (4/6/2026).
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden.
“Sampai saat ini itu yang saya tahu,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya diisukan mundur.
Isu tersebut beredar di jejaring pesan wartawan. Dalam pesan itu, Purbaya disebut akan menyampikan pengunduran diri pada Kamis Sore di Wisma Danantara.
Purbaya sendiri pada hari ini sempat hadir di DPR.
Di gedung Parlemen Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di tengah merosotnya nilai tukar Rupiah yang menembus level Rp 18.000 per dolar AS.
Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia (BI).
Ia enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar.
"Nanti Anda melihat saya panik. Nggak, pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka," kata Purbaya.
