TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilihat dalam perspektif yang  lebih luas daripada hanya pada level pidana indvidual. 

Sebab, kasus tersebut menjadi alarm serius yang menunjukan adanya kelemahan pada pengelolaan program itu.

Mulai dari tahap perencanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, hingga pelaksanaan program. 

Hal itu disampaikan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, Mirza Sazeta.

Dia mengatakan, dengan penggunaan anggaran yang sangat besar, program itu harus memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran pada masyarakat.

“Kasus ini menjadi momentum memperbaiki serta memperkuat tata kelola program untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” katanya, pada Sabtu (6/6/2026).

Peneliti Pusat Studi Strategi Politik dan Resiliensi Pemerintahan Universitas Jambi itu menjelaskan, pemerintah tidak cukup hanya melakukan tindakan hukum.

Namun, harus mengevaluasi sistem untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah pilihan.

“Tetapi sebuah keharusan untuk memenuhi ekspektasi tinggi masyarakat yang semakin terdidik, terutama keterbukaan terhadap program yang menyangkut kebutuhan masyarakan dengan penggunaan anggaran yang sangat besar,” pungkasnya. (Tribunjambi.com/Syrillus Krisdianto)

Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi

Baca juga: Dituding Rampas Lahan, Pemprov Jambi Tegaskan Lahan di Tanjabtim Milik Negara, Ada Sertifikat HPL

Baca juga: Ayah di Bungo Jambi Ditangkap Polisi, Diduga Cabuli Anak Kandung sejak Januari-Mei 2026