TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama ekonom senior Chatib Basri belakangan menjadi sorotan publik setelah muncul kabar yang mengaitkannya dengan posisi Menteri Keuangan (Menkeu).
Perbincangan mengenai Chatib Basri semakin ramai di berbagai platform media sosial.
Ia disebut-sebut berpeluang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Isu tersebut mencuat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pada Kamis (4/6/2026), rupiah bahkan sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut memicu spekulasi di kalangan warganet mengenai kemungkinan adanya pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan.
Beberapa unggahan di media sosial turut menyoroti isu tersebut.
"Ini serius Menkeu Purbaya mau diganti sama Chatib Basri? Lebih baik, sama, atau malah lebih buruk?"
"Jadi Pak Purbaya diganti Chatib Basri sudah resmi nih?"
"Purbaya mau dicopot, gengs. Penggantinya Chatib Basri."
Pria kelahiran Jakarta, 22 Agustus 1965, itu merupakan salah satu ekonom ternama di Indonesia. Selama berkarier, ia telah memiliki pengalaman luas, mulai dari dunia akademik, pemerintahan, hingga sektor korporasi.
Rekam jejaknya yang panjang membuat Chatib Basri dikenal sebagai figur berpengaruh dalam bidang ekonomi nasional.
Karena itu, kemunculan namanya dalam isu pergantian Menteri Keuangan langsung menarik perhatian masyarakat luas.
Chatib Basri menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1992.
Setelah menyelesaikan studi di dalam negeri, ia melanjutkan pendidikannya ke Australia. Di sana, Chatib memperoleh gelar Master of Economic Development pada 1996 sebelum menyelesaikan program doktor (Ph.D) bidang ekonomi di The Australian National University pada 2001.
Kariernya tidak hanya berkembang di dunia akademik.
Chatib juga memiliki kiprah yang cukup kuat di sektor bisnis dan korporasi.
Pada Februari 2020, ia dipercaya menduduki posisi Komisaris Utama Bank Mandiri.
Pada tahun yang sama, ia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris XL Axiata.
Selain aktif di perusahaan besar, Chatib mendirikan CReco Research, sebuah firma konsultasi dan riset ekonomi yang berbasis di Jakarta.
Hingga kini, ia juga masih berperan sebagai dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Di tingkat internasional, keterlibatan Chatib terbilang luas.
Ia pernah menjadi bagian dari sejumlah dewan penasihat global, termasuk Dewan Penasihat Bank Dunia yang berfokus pada isu gender dan pembangunan.
Namanya juga tercatat dalam Kelompok Pakar Tingkat Tinggi Independen terkait pembiayaan iklim untuk COP27 dan COP28, serta Dewan Penasihat pada Centre for Applied Macroeconomic Analysis di The Australian National University.
Perjalanan kariernya di pemerintahan dimulai ketika bergabung sebagai anggota Tim Penasihat Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia pada periode 2005-2012.
Selanjutnya, ia dipercaya mengemban tugas sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan sekaligus Wakil Menteri Keuangan yang menangani berbagai agenda G20.
Pada November 2008, Chatib juga berperan sebagai Sherpa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Kariernya terus berkembang dengan penunjukan sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) untuk periode 2010-2012. Setelah itu, ia memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2012 hingga 2013.
Puncak kariernya di pemerintahan terjadi ketika ia dipercaya mengemban jabatan Menteri Keuangan pada periode 2013-2014.
Satu dekade kemudian, tepatnya pada 2024, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan kepercayaan kepada Chatib Basri dengan menunjuknya sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Di tengah munculnya spekulasi mengenai posisi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebut dirinya akan digantikan dari jabatan tersebut.
Ia menegaskan informasi yang beredar tidak sesuai dengan kenyataan.
"Enggak benar lah," kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan senada disampaikan oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara.
Menurut Prasetyo, hingga saat ini pemerintah tidak memiliki agenda untuk melakukan pergantian Menteri Keuangan.
"Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada. Tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo.
*/tribun-medan.com
