TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) turut merespons sinyal pihak Istana ihwal Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh akan masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite mengatakan keberadaan tokoh buruh di dalam lingkaran kekuasaan akan menjadi kekuatan tambahan bagi presiden dalam mencari solusi atas masalah tenaga kerja.
Baca juga: Said Iqbal Bakal Gantikan Silmy Karim? Mensesneg: Masih Didiskusikan
“Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional,” kata Arnod kepada wartawan, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya wacana Said Iqbal masuk lingkaran pemerintahan membuat buruh tidak bisa dipandang hanya paham persoalan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Sebab banyak aktivis buruh yang kini berkiprah di banyak bidang seperti politik, akademik, hingga pemerintahan.
Arnod mencontohkan Yorrys Raweyai yang kini menjabat Wakil Ketua DPD RI. Kemudian Jumhur Hidayat juga ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dan Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menjadi Penasihat Kapolri.
Menurutnya kondisi ini membuat buruh semestinya tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi turut dilibatkan sebagai bagian dari pengambil kebijakan.
Arnod menyatakan dukungannya untuk Said Iqbal masuk pemerintahan, agar bisa menjadi kepanjangan tangan bagi suara-suara aspirasi kaum buruh di lapangan.
“Bahkan kalau perlu bukan hanya dua menteri dari kalangan buruh, tetapi lima menteri, selama mereka memiliki kapasitas dan dapat memberikan kontribusi nyata,” tegas dia.
Baca juga: Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo: Pengamat Sebut Suara Kritis Buruh Terancam Meredup
Namun Arnod mengingatkan bahwa setiap pengisian jabatan harus mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, serta memperjelas tugas pokok agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Yang terpenting, negara harus menilai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengambil keputusan yang bersifat populis,” pungkas dia.
KSPSI berharap masuknya tokoh buruh ke pemerintahan dapat membawa dampak nyata bagi pekerja, khususnya lewat kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui pemerintah tengah mendiskusikan kemungkinan masuknya Presiden Partai Buruh Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengakuan tersebut disampaikan Prasetyo saat menjawab pertanyaan mengenai isu yang berkembang terkait peluang Said Iqbal bergabung dengan kabinet.
“Sedang kita diskusikan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (4/6/2026).
Pihak Istana menyebut jika Said Iqbal masuk pemerintahan, maka posisinya tidak akan jauh - jauh dari perjuangan yang bersangkutan selama ini, yakni berkutat soal buruh dan tenaga kerja.
“Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja,” katanya.
