TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menegaskan bahwa program perampingan dan konsolidasi anak usaha BUMN yang dilakukan pemerintah bersama Danantara tidak boleh hanya berfokus pada pengurangan jumlah entitas perusahaan.
Menurutnya, restrukturisasi harus mampu menghasilkan peningkatan kinerja, efisiensi, dan daya saing BUMN secara nyata.
Baca juga: Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK Besok, Asuransi BUMN Ini Siapkan Posko Kesehatan
Christiany menilai langkah penyederhanaan struktur korporasi BUMN merupakan kebijakan strategis yang patut didukung karena dapat memperkuat perusahaan negara dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.
“Penyederhanaan struktur korporasi menjadi bagian penting dari transformasi BUMN agar lebih adaptif menghadapi tantangan bisnis dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” kata Christiany kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini banyak BUMN memiliki struktur grup usaha yang sangat kompleks dengan jumlah anak perusahaan yang besar.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi, meningkatkan biaya operasional, serta mengurangi efektivitas pengambilan keputusan bisnis.
Karena itu, menurutnya, langkah konsolidasi yang telah dilakukan pada sejumlah BUMN di berbagai sektor, seperti perkebunan, semen, dan kepelabuhanan, perlu diapresiasi sebagai upaya membangun organisasi yang lebih ramping, sehat, dan produktif.
“Pengurangan jumlah entitas usaha dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya dan optimalisasi kinerja perusahaan,” ujarnya.
Meski demikian, legislator Partai Golkar itu mengingatkan bahwa tantangan utama justru berada pada tahap pasca-merger.
Baca juga: Beasiswa APERTI BUMN 2026 bagi Siswa SMA/SMK Sederajat, Kesempatan Kuliah Gratis di 6 Kampus BUMN
Dia menilai keberhasilan restrukturisasi tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah anak usaha, melainkan dari kemampuan perusahaan meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
“Tahap yang jauh lebih penting adalah memastikan integrasi pasca-merger berjalan efektif, mulai dari harmonisasi budaya kerja, penyelarasan proses bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Menurut Christiany, keberhasilan transformasi BUMN harus tercermin dalam peningkatan produktivitas, profitabilitas, serta kemampuan perusahaan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christiany juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses restrukturisasi yang sedang berjalan.
Dia menyebut masukan dari entitas BUMN, serikat pekerja, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan evaluasi terkait proses restrukturisasi yang sedang berjalan. Setiap masukan yang konstruktif perlu menjadi bahan pertimbangan agar transformasi BUMN berjalan secara inklusif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terdampak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Christiany memastikan Komisi VI DPR RI bersama Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal pelaksanaan transformasi dan restrukturisasi BUMN. Jika terdapat persoalan maupun masukan dari berbagai pihak, DPR siap membahasnya bersama Kementerian BUMN dan Danantara guna mencari solusi terbaik.
“Tujuan utama dari seluruh proses transformasi ini adalah menciptakan BUMN yang lebih kuat, efisien, kompetitif, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya.
