TRIBUNBENGKULU.COM - Sebanyak 21.801 motor listrik yang dibeli untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini masih tersimpan di gudang kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di tengah kondisi tersebut, pengadaan kendaraan senilai sekitar Rp1 triliun itu kini menjadi sorotan setelah diduga mengalami mark up dan masuk dalam penyidikan kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Berdasarkan penelusuran di kawasan industri Desa Sentul, Kecamatan Babakanmadang, ribuan motor listrik berwarna biru berlogo BGN terlihat berjajar rapi di area pergudangan.

Sebagian besar kendaraan ditutupi kain jaring hitam dan belum terlihat digunakan untuk operasional program MBG.

Motor-motor tersebut terdiri dari model skuter matik dan trail. Kondisinya berbeda dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Pada April 2026, kendaraan itu masih tersimpan di area samping gudang produsen Emmo Electric Mobility. 

Namun setelah kasus dugaan korupsi mencuat, jumlah motor yang terlihat di lokasi semakin banyak hingga meluber ke halaman depan bangunan.

Selain deretan motor listrik, terlihat pula sebuah truk kontainer berlabel PT Yasa Artha Tunggal (YAT) yang terparkir di sekitar area gudang.

Meski gerbang terbuka, aktivitas di lokasi tampak minim. Tidak terlihat pekerja maupun kendaraan operasional yang keluar masuk selama pengamatan berlangsung.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola gudang terkait status penyimpanan maupun rencana distribusi kendaraan tersebut.

Pengadaan 21.801 unit motor listrik itu merupakan salah satu proyek yang kini menjadi fokus penyidikan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka, yakni Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa proyek pengadaan kendaraan tersebut diduga mengalami penggelembungan anggaran atau mark up.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun," kata Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam penyidikan, nilai pengadaan motor listrik itu disebut berkisar antara Rp915 miliar hingga Rp1,39 triliun.

Selain dugaan mark up, Kejaksaan Agung juga menyoroti vendor pengadaan motor listrik, PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Penyidik menyebut perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia karena tidak memiliki jaringan diler maupun bengkel aktif yang menjadi syarat penting dalam pengadaan kendaraan operasional berskala nasional.

Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya permasalahan dalam proses pengadaan yang kini masih didalami penyidik.

Menariknya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dadan Hindayana sempat memberikan penjelasan mengenai pengadaan motor listrik yang diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Saat itu Dadan menyatakan harga pembelian motor listrik berada di bawah harga pasar.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, April 2026.

Menurutnya, pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam alokasi anggaran BGN tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program Makan Bergizi Gratis.

Target awal pengadaan disebut mencapai 24.400 unit. Namun realisasinya sekitar 21.800 unit motor listrik.

Dadan juga menegaskan saat itu tidak ada lagi rencana pengadaan motor listrik baru dalam anggaran tahun 2026.

Namun pernyataan tersebut kini kembali menjadi sorotan setelah penyidik menemukan dugaan mark up dalam proyek pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun tersebut.

Mahfud MD Bongkar Dugaan Korupsi MBG

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya sudah lama menjadi sorotan publik.

Namun, menurutnya, berbagai laporan dan kritik terkait dugaan penyimpangan di Badan Gizi Nasional (BGN) selama ini kerap tidak ditindaklanjuti karena selalu mendapat pembelaan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Mahfud menyebut isu dugaan korupsi di lingkungan BGN telah berbulan-bulan disuarakan masyarakat. Bahkan, berbagai data dan temuan mengenai dugaan penyimpangan disebut sudah berkali-kali disampaikan ke publik.

"Isu tentang korupsi di dalam BGN itu sudah lama, sudah berbulan-bulan diteriakkan tetapi selalu dibela oleh Pak Prabowo. Sehingga BGN selalu luput dari tindakan hukum meskipun rakyat sudah mengajukan data dalam banyak hal," kata Mahfud melalui tayangan video di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (3/6/2026).

Mahfud juga menyoroti dugaan praktik mark up dalam sejumlah pengadaan barang di BGN, mulai dari motor listrik, tablet, televisi, hingga sarana pendukung program MBG lainnya.

Menurutnya, besarnya nilai anggaran yang dipersoalkan masyarakat semestinya mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Ia mencontohkan pengadaan teknologi informasi (IT) yang disebut mencapai Rp1,2 triliun dan menjadi salah satu sorotan publik.

Namun ketika berbagai kejanggalan itu dipertanyakan, Mahfud menilai tidak ada penjelasan memadai dari pihak terkait maupun langkah hukum yang jelas.

Meski demikian, Mahfud mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang kini mendukung proses hukum terhadap dugaan korupsi di BGN.

Menurutnya, keputusan membawa kasus tersebut ke ranah hukum merupakan langkah yang baik untuk menjawab keresahan masyarakat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa serta melakukan mark up harga sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

Prabowo Buka Suara

Secara terang-terangan Prabowo Subianto mengaku sedih atas keputusan mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta 2 Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. 

Prabowo saat memberikan pidato terkait program pemenuhan gizi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026) mengatakan ketiganya adalah pejabat kepercayaan yang disayanginya.

Prabowo mengatakan dirinya sedih harus mencopot pimpinan BGN. Apalagi orang orang tersebut sangat ia percayai dan sayangi. 

“Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat,” katanya.

Menurut Prabowo para pejabat yang diganti tersebut merupakan figur-figur yang sebelumnya sangat ia andalkan dalam menjalankan program strategis.

Karena itulah, langkah mencopot Dadan Hindayana Cs diakui Prabowo sebagai keputusan yang sangat berat.

"Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," ujarnya.

Namun, hal itu terpaksa diambil demi menjaga integritas jalannya pemerintahan, terutama pada program-program krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut Prabowo mencopot Dadan,  Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya tidaklah mudah. Namun ia selalu mengingat pesan sang ayah yakni untuk selalu berpihak kepada rakyat apabila menghadapi situasi yang dilematis.

“Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya: "Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” pungkasnya.

Prabowo mengatakan dirinya mencopot pimpinan lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut setelah bertemu dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan juga Kepala Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Dirinya memanggil kedua pejabat tersebut untuk meminta agar dilakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan di BGN. Ia meminta hal tersebut setelah sebelumnya banyak mendapat laporan miring mengenai BGN.

“Waktu saya mendapat laporan-laporan itu saya panggil Kepala BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil berapa pejabat lain, saya tanya:

"Tolong saya mendapat laporan tentang BGN (Badan Gizi Nasional),” katanya pada acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition’ yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, (3/6/ 2026). 

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Presiden memiliki jadwal bertemu kepala BPKP dan Kepala PPATK pada Senin malam (1/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di Istana Jakarta. Namun pertemuan tersebut dijadwal ulang menjadi keesokan harinya. 

Pada Selasa 2 Juni Presiden kemudian bertemu dengan Kepala PPATK dan BPKP di rumah dinas Widya Chandra. Pertemuan digelar siang sebelum Presiden rapat tertutup di Wisma Danantara. 

Pada malam harinya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mendadak menggelar konferensi pers untuk mengumumkan pencopotan pimpinan BGN.

Pengumuman pencopotan tersebut dilakukan di Kantor Presiden tepat di bawah ruangan Presiden biasanya menggelar sidang kabinet paripurna.

Prabowo mengatakan sudah lama dirinya mendapat laporan mengenai adanya kekurangan dan penyelewengan di lembaga tersebut. Menurut Prabowo bila lembaga atau organisasi tidak berjalan baik maka hal itu dipengaruhi oleh pimpinan. 

“Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar.

Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak bener, tidak kompeten, atau tidak jujur,” katanya.