TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan secara matang jika benar akan menunjuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjadi penasihat presiden bidang ketenagakerjaan.
Menurut Jamiluddin, penambahan jumlah penasihat presiden tidak menjadi persoalan selama sosok yang dipilih memiliki kapasitas yang memadai dan mampu melihat berbagai persoalan secara bijaksana.
"Kalau itu benar, penasihat presiden tentu bertambah banyak. Hal itu tentu tidak menjadi masalah bila penasihat yang ditunjuk punya kapasitas yang mumpuni dan bijak dalam melihat persoalan," kata Jamiluddin saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (7/6/2026).
Ia mengakui Said Iqbal memiliki pengalaman panjang di bidang ketenagakerjaan dan layak memberikan masukan terkait isu-isu pekerja.
Pengalaman tersebut dinilai dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh.
Baca juga: Rekam Jejak Said Iqbal, Aktivis Buruh yang Disebut Bakal Dilantik Jadi Penasihat Presiden Besok
"Said Iqbal tentu layak bila menjadi penasihat presiden di bidang ketenagakerjaan. Sebab, pengalamannya memimpin asosiasi buruh sangat berguna bagi presiden untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja," ucapnya.
Namun demikian, Jamiluddin menilai Said Iqbal selama ini cenderung melihat persoalan ketenagakerjaan hanya dari perspektif pekerja.
Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan kepentingan pihak pengusaha yang juga menjadi bagian penting dalam ekosistem ketenagakerjaan.
"Hanya saja Said Iqbal bukanlah sosok yang bijak dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Said Iqbal kerap melihat persoalan ketenagakerjaan lebih parsial, dari sisi tenaga kerja saja. Ia kerap abai melihat dari sisi pengusaha," katanya.
Baca juga: BREAKING NEWS Andi Gani ungkap Posisi untuk Said Iqbal yang Akan Dilantik Presiden Besok
Jamiluddin menegaskan bahwa seorang penasihat presiden idealnya mampu melihat persoalan secara menyeluruh agar solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
"Sebagai penasihat presiden idealnya melihat persoalan ketenagakerjaan secara komprehensif. Dengan begitu, permasalahan ketenagakerjaan dapat dipetakan dengan baik sehingga solusi yang diambil tepat sasaran," ujarnya.
Sebab itu, ia menilai pola pikir yang terlalu berfokus pada satu sudut pandang tidak sesuai dengan tuntutan jabatan penasihat presiden yang membutuhkan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam memberikan masukan kepada kepala negara.
"Jadi, Said Iqbal kerap melihat persoalan ketenagakerjaan dengan kaca mata kuda. Pola pikir demikian tampaknya tak cocok untuk menjadi penasihat presiden," ujarnya.
Jamiluddin menambahkan, pengalaman dalam bidang tertentu memang penting, tetapi belum cukup untuk menduduki posisi strategis sebagai penasihat presiden.
"Untuk menjadi penasihat presiden tak cukup hanya mengandalkan pengalaman dalam bidang tertentu. Perlu sosok yang bijaksana dan melihat persoalan secara komprehensif. Hal ini kiranya yang kurang dimiliki Said Iqbal untuk menjadi penasihat presiden," kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menyebut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026) besok.
Andi Gani mengatakan informasi yang ia dapat jika Said Iqbal akan menjadi Penasehat Presiden di Bidang Ketenagakerjaan.
“Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insya Allah akan menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” ujar Andi saat ditemui di sela Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Ia berkeyakinan meski masuk dalam pemerintahan, Said Iqbal tidak akan meninggalkan kaum buruh sebagai barisan utamannya dalam memperjuangkan kesejahteraan.
