TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Tahun 2026 di Jawa Barat kembali menjadi perhatian masyarakat.
Berbagai pembenahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui digitalisasi layanan, pemetaan calon murid, dan penguatan transparansi patut diapresiasi.
Namun, sejumlah persoalan yang masih muncul menunjukkan bahwa tantangan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya teratasi.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, Hj. Elly Farida atau Bunda Elly, menegaskan bahwa SPMB tidak boleh hanya dipahami sebagai proses penerimaan siswa baru semata.
“SPMB harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu tanpa dibatasi kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal, maupun keterbatasan informasi,” ujarnya.
Menurut Bunda Elly, salah satu persoalan yang masih terjadi adalah ketimpangan antara sekolah yang dianggap favorit dan nonfavorit. Akibatnya, terjadi penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah tertentu, terutama di wilayah perkotaan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, terdapat sekitar 826.996 lulusan SMP dan MTs yang akan mengikuti SPMB 2026.
Sementara itu, daya tampung yang tersedia mencapai sekitar 909 ribu kursi. Meski secara keseluruhan mencukupi, distribusinya dinilai masih perlu diperkuat agar lebih merata.
Saat melaksanakan reses di Kota Depok dan Kota Bekasi, Bunda Elly menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
Keluhan yang sering disampaikan antara lain kebingungan memahami jalur penerimaan, kesulitan mengikuti proses pendaftaran digital, hingga kekhawatiran tidak diterima di sekolah yang diharapkan.
“Transformasi digital harus dibarengi dengan pendampingan yang memadai agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan secara setara,” katanya.
Selain pemerataan mutu pendidikan, Bunda Elly juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan vokasi.
Menurutnya, SMK harus semakin terhubung dengan kebutuhan dunia kerja melalui program magang, sertifikasi kompetensi, dan kerja sama dengan industri.
“Jika kualitas dan reputasi SMK semakin baik, distribusi peserta didik akan lebih seimbang dan peluang kerja lulusan juga semakin terbuka,” ujarnya.
Bunda Elly juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses seleksi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Kepercayaan publik adalah modal utama. Karena itu proses seleksi harus terbuka, akuntabel, dan mudah dipahami masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat, Bunda Elly menyampaikan lima rekomendasi, yaitu pemerataan kualitas sekolah, penguatan sistem digital, sosialisasi yang lebih sederhana dan menjangkau masyarakat luas, penambahan daya tampung di wilayah padat penduduk, serta penguatan transparansi dan pengawasan publik.
“SPMB adalah gerbang masa depan anak-anak Jawa Barat. Keberhasilannya bukan hanya diukur dari kelancaran pendaftaran, tetapi dari kemampuan sistem menghadirkan pendidikan yang adil, bermutu, dan memberikan harapan bagi seluruh generasi muda Jawa Barat,” pungkasnya.
