TRIBUNKALTIM.CO - Industri perhotelan di Kota Samarinda tengah menghadapi tekanan berat sepanjang paruh pertama tahun 2026.
Tingkat hunian kamar hotel dilaporkan mengalami penurunan signifikan yang berdampak langsung terhadap pendapatan usaha dan stabilitas operasional sejumlah hotel.
Kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, ketidakpastian ekonomi global, hingga berkurangnya aktivitas sektor pertambangan akibat pengurangan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dampaknya, kunjungan pebisnis dari luar daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang okupansi hotel ikut menurun.
Ketua Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Samarinda, Lenny Marlina, mengatakan situasi sulit yang dihadapi industri perhotelan saat ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga dirasakan hampir di seluruh Indonesia.
“Karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, secara otomatis kegiatan-kegiatan mereka menjadi terbatas. Kondisi hotel saat ini bukan cuma di Kaltim, hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).
Baca juga: Hunian Hotel di Samarinda Lesu, PHRI Berharap Pemda Gelar Event Nasional untuk Tingkatkan Wisatawan
Menurut Lenny, selama ini instansi pemerintahan merupakan salah satu pangsa pasar utama bagi industri perhotelan. Namun, seiring kebijakan penghematan anggaran, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik instansi masing-masing.
Kalaupun terdapat kegiatan dari kementerian atau lembaga pusat, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara merata. Event berskala besar umumnya hanya terserap oleh hotel-hotel berbintang tertentu, sementara hotel nonbintang harus berjuang sendiri mencari pasar.
“Kalau hanya berharap kegiatan pemerintah, paling hotel-hotel tertentu saja yang mendapatkan. Hotel nonbintang tetap harus berjuang mencari pangsa pasarnya sendiri,” katanya.
Di tengah lesunya pasar korporasi dan pemerintahan, sektor pernikahan atau wedding masih menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup membantu.
Namun, kontribusinya dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional hotel yang harus dikeluarkan setiap bulan.
Lenny menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha saat ini bukan karena biaya operasional meningkat, melainkan pendapatan yang terus menurun sementara pengeluaran rutin tetap berjalan.
Akibatnya, sejumlah manajemen hotel mulai menerapkan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Beberapa di antaranya memilih tidak memperpanjang kontrak karyawan, sementara yang lain menerapkan sistem kerja bergilir untuk menekan biaya tenaga kerja.
“Pendapatan harian tidak sesuai dengan biaya rutin yang harus dikeluarkan. Karena itu ada hotel yang tidak memperpanjang kontrak karyawan, bahkan menerapkan sistem buka-tutup atau kerja bergantian,” ungkapnya.
Dalam skema tersebut, karyawan dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja yang masuk secara bergiliran. Dengan pola itu, jam kerja dan biaya operasional dapat ditekan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung.
“Misalnya satu minggu karyawan A masuk, minggu berikutnya karyawan B. Jadi mereka hanya bekerja setengah bulan. Skema seperti itu yang banyak digunakan saat ini,” jelasnya.
Di sisi lain, PHRI menyerahkan kebijakan tarif kamar kepada masing-masing manajemen hotel.
Menurut Lenny, setiap hotel memiliki strategi pemasaran dan segmentasi pasar yang berbeda, meskipun tetap mengacu pada batas bawah harga yang berlaku di industri.
Lesunya okupansi hotel, lanjut dia, tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak perhotelan.
Ia mencontohkan, apabila sebuah hotel yang biasanya memperoleh omzet Rp500 juta per bulan mengalami penurunan hingga 50 persen menjadi Rp250 juta, maka setoran pajak yang masuk ke kas daerah juga akan turun secara signifikan.
“Kalau omzet hotel turun separuh, otomatis pajak yang masuk ke daerah juga ikut turun. Karena itu pemerintah seharusnya ikut membantu, jangan sampai pengusaha dibiarkan mencari solusi sendiri,” tegasnya.
Tantangan industri perhotelan tahun ini semakin berat dengan berkurangnya aktivitas sektor pertambangan akibat pengurangan kuota RKAB.
Padahal, sektor tersebut selama ini menjadi salah satu penggerak utama kunjungan pebisnis dari Jakarta dan berbagai daerah lainnya ke Samarinda.
Meski demikian, Lenny menilai Samarinda masih memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.
Statusnya sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat perdagangan regional masih menjadi magnet bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Sebagai pusat pemerintahan, orang dari luar daerah masih datang ke Samarinda untuk urusan dinas. Selain itu, Samarinda juga menjadi pusat perdagangan sehingga masyarakat dari wilayah hulu tetap datang untuk berbelanja dan mengurus berbagai keperluan,” katanya.
Karena itu, PHRI berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memperbanyak kegiatan dan event berskala nasional di Kota Tepian. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hingga usaha pendukung lainnya.
“Event-event berskala nasional sangat dibutuhkan. Kami berharap pemerintah bisa membantu menghadirkan lebih banyak kegiatan ke Samarinda agar industri perhotelan kembali bergairah,” pungkasnya.
Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan mulai menghantui Kalimantan Timur.
Jika gelombang PHK terus meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan para pekerja, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi daerah.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai PHK di sektor tambang dapat menjadi pukulan serius bagi perekonomian masyarakat Kaltim karena berimbas langsung pada menurunnya daya beli.
“Efeknya kepada daya beli masyarakat dipastikan akan terjun bebas,” ujar Purwadi kepada Tribun Kaltim.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah pusat. Kebijakan itu, kata dia, memunculkan efek domino hingga ke daerah dan berdampak pada aktivitas ekonomi berbagai sektor.
“PHK ini juga karena efek dari efisiensi anggaran. Adanya PHK ini pasti berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kalau orang tidak punya pekerjaan, otomatis mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya.
Purwadi mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta segera menyiapkan langkah strategis untuk menekan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, upaya penanganan pengangguran harus dilakukan sedini mungkin agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. Sebab, perlambatan di sektor pertambangan berpotensi menular ke berbagai sektor pendukung lainnya.
Ia menegaskan, daya beli masyarakat merupakan penggerak utama ekonomi lokal. Ketika pendapatan masyarakat menurun akibat kehilangan pekerjaan, perputaran uang di pasar juga akan melambat dan berisiko menekan aktivitas usaha.
“Meskipun skalanya belum masuk kategori parah, Pemerintah Provinsi Kaltim harus mengambil langkah cepat. Jangan sampai terlambat dan dampaknya meluas ke sektor-sektor lainnya,” tegasnya. (TribunKaltim.co/uws)
