POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua PGRI Provinsi NTT, Dr. Samuel Haning menyebutkan pemerintah harus jujur dalam mengurus guru PPPK paruh waktu di NTT yang hingga saat ini belum menerima gaji dari bulan Januari hingga Juni 2026 ini.
Mengapa harus jujur, Samuel mengungkapnya dalam Podcast Pos Kupang pada, Sabtu (6/6) yang dipandu Manager Online Pos Kupang, Alfons Nedabang. Berikut cuplikan wawancara eksklusif tersebut.
Ada banyak informasi tentang ketidakpastian nasib guru PPPK paruh waktu di NTT. Apakah PGRI NTT sudah menyerap informasi dan sudah bertemu dengan para guru paruh waktu?
Memang tugas PGRI itu sebagai penyambung lidah. Sebagai organisasi profesi, sebagai penyambung lidah para guru jadi PGRI itu adalah suatu rumah bersama para guru untuk penyaluran aspirasi.
Kita lihat fenomena dan perkembangan-perkembangan baik mengenai guru PPPK paruh waktu ini menjadi satu cambuk bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga pendidik yang professional untuk kepentingan anak-anak bangsa.
Jujur saya katakan bahwa kalau bukan guru, kita tidak bisa baca tulis, kita tidak memahami kata per kata, kalimat per kalimat. Tetapi ironisnya kita lihat, guru sama seperti kita tidak menghargai. Kesejahteraan belum, dan beberapa daerah kami sendiri yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan hak-hak mereka yang terabaikan dan terzolimi.
Kami sangat heran sekali. Coba bayangkan kalau guru ini semua spontan tidak melakukan proses belajar mengajar dengan baik, dari mana kita mau mendapatkan mutu, kualitas pendidikan yang baik yang dicanangkan Presiden Prabowo atau Indonesia Emas. Segi pendidikan di tahun 2045 ke depan, ini yang harus kita pikirkan baik-baik.
Kalau kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, ujung tombaknya adalah guru. Tidak ada yang lain. Nah guru kita harus servis baik-baik. Ingat, ada tiga unsure sebenarnya, visi misi guru. Tetapi selain visi dan misi, gizi juga lah.
Gizi harus utama. Ini yang mesin penggerak para guru terhadap anak-anak. Ini sangat penting. Kalau guru itu tidak sehat bagaimana dia bisa dapat pengelolaan keilmuan yang baik? Kenapa saya katakan begitu?
Di satu sisi, mereka juga berpikir, saya mengajar baik tapi di rumah saya beras tidak ada. Anak-anak mau makan apa? Ini kan sama seperti kita juga. Jadi saya sangat berharap kita-kita yang sudah duduk dengan baik itu juga memahami dan mengerti, guru-guru itu segalanya.
Memang ada pembatasan tentang PPPK paruh waktu dan ASN atau PNS tapi hal itu saya sangat mengharapkan kita memberikan tunjangan apapun sehingga kesejahteraan guru itu betul-betul bersinar.
Bayangkan ada guru yang jalan kaki berkilo-kilo dengan gaji hanya Rp 250 ribu. Alumni saya pernah begitu.
Mereka bekerja, mengabdi, bukan soal uang tetapi tolong diperhatikan. Mereka sudah berjuang untuk kepentingan mencerdaskan anak bangsa. Kalau bukan mereka siapa lagi. NTT ini masih tertinggal terbawah dari 36 provinsi.
Dalam kaitan dengan kesejahteraan para guru PPPK paruh waktu di NTT, informasi yang kita dapat, honor mereka itu 1.5 juta per bulan dan pembayaran justru tidak lancar-lancar amat. Nah mereka malah berharap honor mereka dinaikkan seperti yang dijanjikan pemerintah, 2.4 juta. PGRI NTT mencermati seperti apa?
Jadi kami PGRI yang pertama adalah mencermati dari aspek perjanjian antara pemerintah dengan para guru. Perjanjian ini merupakan salah satu ikatan hukum yang perlu ditepati, baik pemerintah maupun guru, yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Contohnya, kalau sudah sesuai UMP lalu kita membayar kurang-kurang itu kan namanya ingkar janji.
Diperjanjian kontrak itu sangat jelas ya nilai nominalnya?
Nilai nominal harus sesuai itu. Kalau itu belum cukup nanti memberikan alasan yang tepat. Contoh kita masih kendala di dana. Jadi kita terima 1.5 juta dulu, nanti ada kekurangan tetapi kekurangan-kekurangan itu harus benar-benar ditempatkan pada urutan pertama sesuai dengan perjanjian itu. UMP kita itukan 2.4 juta sekian.
Bayangkan kalau orang itu punya anak dua saja, istri satu, berarti empat orang. Satu hari berapa? Kalau 100 ribu saja 30 hari sudah 3 juta. Lalu mereka mau ambil dari mana? Paling tidak mereka buka bon dulu karena guru-guru ini sangat dipercaya di masyarakat.
Saya pernah turun di Alor, dulu guru-guru itu setengah mati sampai mereka punya SK gadai di bank, itu kesulitan, lalu mereka ke pengusaha yang lain untuk menjam ini untuk kelangsungan kehidupan keluarga. Itu sangat penting lalu kita mengabaikan seperti itu. Memang kalau kita jujur menghitung matematika, wah sangat kurang.
Transportasi, makan minum pagi siang malam, kesehatan, ini kan luar biasa. Kita harus memberi penghormatan khusus kepada para guru.
Kalau PGRI NTT menelusuri, kenapa sampai honor guru PPPK paruh waktu di NTT mandek? Pemicunya apa?
Pada intinya kita harus punya niat jujur dulu mengurus guru. Kalau orang itu setengah-setengah mengurus guru, itu namanya tidak jujur. Tidak sungguh-sungguh. Guru kalau melihat dia punya jasa, pendidikan terhadap anak-anak dan lain-lain ini sangat besar.
Kalau konteks guru PPPK paruh waktu di NTT yang tidak jujur ini di pemerintah daerahnya atau?
Kita harus katakan jujur. Jangan ada dusta. Seluruh pemerintah itu saya pukul rata, pusat dan daerah. Saya tanya pejabat-pejabat, apakah mereka mampu berdiri di dalam kelas?
Membina, mendidik anak-anak itu tiga faktor yang sangat penting itu sulit baik itu pedagogi, ilmu kependidikan, metode pendidikan dan lain-lain yang mana mereka harus adil, pendekatan-pendekatan dengan siswa apalagi siswa sekarang kepala batu semua.
Ngomong di telinga kiri, keluar di telinga kanan, bahkan guru-guru mendapat ancaman, verbal maupun fisik. Tapi ini yang kita harus buka mata buka hati untuk kepentingan guru. (uzu)
