Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali menyiapkan program sekolah swasta gratis untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Program tersebut dijalankan melalui kerja sama antara Pemkot Bekasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
Selain itu, program itu juga sebagai upaya mengantisipasi membludaknya jumlah peserta didik di sekolah negeri.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, mengatakan program sekolah swasta gratis menjadi sekian solusi untuk mengurangi kelebihan kapasitas siswa di sekolah negeri.
Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (Rombel) di negeri terkategori masih melebihi ketentuan yang diatur pemerintah.
"Sebenarnya MOU yang dilaksanakan ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi jumlah siswa di sekolah negeri yang selama ini over capacity," kata Ayung saat ditemui usai apel di Plaza Pemkot Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (8/6/2026).
Ayung memaparkan, pada tahun ajaran sebelumnya, jumlah siswa dalam satu rombel mencapai 44 orang.
Sementara tahun ini, Pemkot Bekasi mulai menurunkannya menjadi 40 siswa per rombel.
Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Terapkan Program Siswa Tak Mampu Gratis Sekolah di Swasta
Dampaknya, terdapat sekira 4.000 siswa yang tidak lagi dapat ditampung di sekolah negeri dan akan diarahkan ke sekolah swasta yang tergabung dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
"Selisih yang empat siswa per rombel itu, sejumlah 4.000 siswa didistribusikan ke sekolah swasta dengan rintisan sekolah swasta gratis," paparnya.
Ayung menjelaskan, tujuan utama program tersebut bukan pemerataan jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta.
Namun untuk mengatasi lonjakan jumlah peserta didik di sekolah negeri setiap tahun ajaran baru.
"Kalau kami jujur, masalahnya bukan pemerataan. Inti utamanya adalah mengantisipasi membludaknya jumlah siswa di sekolah negeri," jelasnya.
Dalam skema program tersebut, Ayung merincikan, Pemkot Bekasi akan memberikan bantuan biaya pendidikan Rp250 ribu per bulan atau sekira Rp3 juta per tahun untuk setiap siswa yang diterima melalui jalur sekolah swasta gratis.
Kemudian, sekolah yang mengikuti program tersebut tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan tertentu kepada peserta didik.
"Uang gedung tidak boleh. Uang ujian juga tidak boleh ditarik. Itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan dalam MOU," rincinya.
Saat ini, Ayung menuturkan terdapat 56 sekolah swasta yang terlibat dalam program RSSG.
Jumlah itu tersebar di beragam wilayah Kota Bekasi dengan konsep satu sekolah pada setiap kelurahan.
Program sekolah swasta gratis tahun ini diperuntukkan bagi peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan domisili.
Dengan demikian, siswa dari keluarga kurang mampu maupun yang berdomisili di sekitar sekolah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut.
Program ini diprioritaskan untuk sekolah swasta yang selama ini masih kekurangan jumlah peserta didik.
Selain itu, sekolah yang tergabung dalam program diwajibkan memiliki besaran SPP maksimal Rp250 ribu per bulan.
"Program ini memang pertama diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang selama ini siswanya kekurangan. Kemudian SPP-nya maksimum Rp250 ribu. Kalau di atas itu biasanya tidak ikut program," tuturnya.
Ayung berharap kerja sama antara Pemkot Bekasi dan BMPS dapat terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
"Intinya cuma satu, kalau pemerintah menghitung kuota kemampuan daya tampung di swasta, selesai," pungkasnya.
Sementara Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, mengatakan kolaborasi Pemkot dengan BMPS itu bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.
"Ini kan berdasarkan kerjasama ini dalam hal kesesuaian, jadi sekolah gratis bagi kami dan diperntukan bagi mereka yang tidak mampu," kata Bobihoe usai menggelar apel di Plaza Pemkot Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (8/6/2026).
Bobihoe memastikan dalam skema program, Pemkot Bekasi akan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pendidikan kepada siswa yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Pemkot Bekasi saat ini telah menjalin komunikasi dengan sejumlah lembaga pendidikan swasta yang akan dilibatkan dalam program tersebut.
Tercatat, jumlah perguruan atau sekolah swasta yang telah masuk dalam pembahasan kerja sama mencapai 20 lembaga.
"Kalau perguruan tingginya ada sekitar hampir 20-an," ujarnya.
Bobihoe mengungkapkan, bantuan yang disiapkan untuk sementara difokuskan pada sektor pendidikan.
Sehingga belum mencakup pembangunan sarana maupun prasarana sekolah.
"Sementara dalam hal pendidikan dulu," pungkasnya.
Dilansir dari website Pemkot Bekasi, yakni bekasikota.go.id pada 15 Juli 2023, Tri Adhianto yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, dan kini Wali Kota sudah menerapkan program tersebut.
Tri mengatakan, program itu diterapkan untuk mengantisipasi nasib siswa putus sekolah.
Sehingga anak-anak di Kota Bekasi harus mendapatkan hak pendidikan.
Kala itu, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menghadirkan program biaya pendidikan sekolah swasta gratis untuk jenjang SD dan SMP khususnya bagi peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu.
"Pemkot Bekasi hadir untuk memfasilitasi dan memastikan seluruh anak-anak dapat terpenuhi hak pendidikannya. Orangtua tidak perlu khawatir soal biaya sekolah, pendaftaranya bisa langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi" kata Tri.
Tri berharap program tersebur diharapkan dapat mencegah terjadinya anak putus sekolah di Kota Bekasi, baik karena faktor tidak mambu, serta tidak lolos sekolah negeri.
"Kami tidak mau ada siswa yang putus sekolah, karena Pemkot Bekasi juga memberikan bantuan untuk sekolah Swasta, jadi mereka juga harus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan, tidak ada yg dibedakan," pungkasnya. (M37)
